Banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang terindikasi memiliki rekening gendut menunjukkan reformasi birokrasi yang didengungkan selama ini tidak maksimal. Bahkan, ketika upah para PNS itu dinaikkan sebetulnya tak selalu berjalan lurus dengan hilangnya budaya korupsi dalam birokrasi."Menaikkan gaji PNS sebagai upaya menghilangkan korupsi sebetulnya tak efektif. Sebab korupsi tak lagi soal miskin atau tidak. Itu wujud dari sebuah sistem kita yang memudahkan terjadinya korupsi," kata Wakil Koordinator ICW, Adnan Tpan Husodo di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jakarta, Jumat (9/12).
Menurut Adnan, korupsi kerap terjadi dalam sistem birokrasi disebabkan tidak adanya risiko yang diberikan kepada para pelaku korupsi. Akibatnya, banyak PNS tidak takut untuk melakukan korupsi, kata Adnan.
Itu sebabnya, kata Adnan, Menteri Aparatur Pendayagunaan Negara perlu melakukan evaluasi terhadap reformasi birokrasi. Selain itu, Adnan menambahkan, lembaga pengawas seperti inspektorat jenderal di setiap kementerian atau lembaga tidak berjalan dengan baik.
"Triliunan rupiah telah digelontorkan supaya para PNS itu sejahtera. Tapi nyatanya korupsi masih marak terjadi. Ditambah lagi dalam birokrasi tidak ada insentif bagi pegawai yang dianggap bersih," katanya.
Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) telah melaporkan ke KPK, sejumlah PNS berusia muda yang memiliki rekening gendut dari sumber yang mencurigakan. Mereka diduga melakukan korupsi dengan menyimpan dana proyek pemerintah ataupun dana APBD pada rekening pribadi dan keluarganya. (mla)
0 komentar:
Posting Komentar