Kasus Nazaruddin Bisa Jadi Jualan Politik di 2014

Benny K Harman (Foto: Koran SI)

BALIKPAPAN - Partai Demokrat memperkirakan kasus Muhammad Nazaruddin akan kembali dijadikan jualan politik jelang Pemilu 2014 oleh lawan politik untuk menghabisi eksistensi Partai Demokrat.

“Mereka jelang pemilu akan jualan habis-habisan mencari titik lemah kita yang tentu kasus ini akan terus dipolitisir oleh lawan-lawan politik kita pada pemilu ini,” ujar Ketua DPP Demokrat Benny K Harman, kemarin.

Menurut pimpinan Komisi III DPR itu, goreng menggoreng kasus Nazaruddin dapat dilihat saat ini. Saat awal kasus muncul, langsung diungkit-ungkit dengan menjelek-jelekkan partai Demokrat. Namun Benny mengaku yakin vonis rakyat pada pemilu 2014 akan berkata lain.

“Sayang kita tidak punya stasiun televisi. Tiap saat sampai mau tidur pun itu disiarkan terus jelek-jelekan partai kita. Tapi saya yakin rakyat punya akal sehat dan punya penilaian sendiri tentang persoalan itu. Pada 2014 rakyat akan mevonis siapa sebenarnya pemenangnya, siapa sebenarnya yang sungguh bersih, dan siapa sebenarnya berjuang untuk rakyat atau tidak,” ucapnya.

Diakui Beny, kelemahan dan kendala yang dihadapi Demokrat saat ini adalah menyangkut kader Demkorat yang tersangkut korupsi seperti kasus Nazaruddin . Kasus ini pun membuatnya lelah. “Saya kunjungan kerja ke daerah, di mana-mana tanya soal Nazaruddin,” ujarnya.

Kasus Nazaruddin, lanjut Benny, sudah banyak membuang energi, waktu, serta perhatian, sehingga diakui menjadi kendala utama yang harus segera dibenahi partai, termasuk di daerah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Dewan Pembina, tegas Benny, sudah memprioritaskan program pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan keadailan. Karena itu semua kader Demokrar yang duduk di lembaga pemerintah dan DPRD harus sungguh-sungguh mengetahui dan memahami apa yang harus dihindari agar tidak terjerat kasus hukum.

“Yang harus disadari kader yakni harus memiliki dasar hukum atas tindakan yang kita lakukan. Seperti penerimaan dana Bansos, apa dasar hukumnya kita menerima uang atau fasilitas dari APBN/APBD. Kedua, hindari konflik kepentingan terutama bagi yang menjadi anggota dewan agar tidak merangkap sebagai kontraktor proyek-proyek APBD. Kalau pun toh itu dilakukan, pastikan tidak boleh melanggar aturan. Pastikan kita menang karena kualitas mekanisme tender sesuai aturan Perpers, tidak ada mark up,” terang Benny.

Selanjutnya, kader diminta untuk menjaga solidaritas dan soliditas bukan makin memanasi situasi dengan menjatuhkan kawan.

“Kalau di internal kita, ada lima kasus malah dibuat 10, jangan seperti itu. Ini harus kita perbaiki mulai sekarang. Bagusnya kalau ada kasus lima harus ikut selesaikan jadi dua kasus. Tapi ingat solidaritas dan soliditas ini bukan untuk melindungi kasus korupsi melainkan memberi jalan keluar. Jangan sampai kader-kader ikut-ikutan terlibat pelanggaran hukum,” tegasnya.

 

Read More

SBY kian tak disukai rakyat, kenapa?

|  27 June 2011- 00:33.WIB | Politik | Views: 1,317 | 12 comments | 

holid

Berharap Keadilan terwujud di Bumi pertiwi dengan banyaknya tulisan yang berteriak tentang ketidakadilan melalui media online.Menulis apa yang dilihat, apa yang dibaca, apa yang dirasa.

Berita negative yang menghantam  kader partai DEmokrat terus bergulir  dari kasus Nazaruddin, Andi Nurpati bahkan Andi Malaranggeng sekeluarga juga kena imbasnya.
Survei LSI bulan juni menunjukan kepuasan atas kinerja SBY turun 9,5 persen dari 56 persen pada Januari 2011 ke 47,2 persen,” .
sumber poto google

Menurut LSI  penyebab turunyakepuasan terhadap  SBY  ada empat factor:
Pertama, tidak terselesaikannya sejumlah kasus nasional salah satunya kasus munir dan nazaruddin.

Kedua, SBY dinilai terlalu reaktif dalam menyikapi kasus yang menyangkut dirinya.

ketiga adalah SBY tak punya operator politik yang kuat. Wakil Presiden Boediono dinilai tak menunjang kecepatan kinerja SBY.

keempat yang menyebabkan tingkat kepuasan masyarakat menurun disebabkan SBY dianggap tak berdaya di ‘kandangnya’ sendiri. Faktor ini terjadi dalam kasus dugaan suap yang diduga dilakukan Muhammad Nazaruddin dalam pembangunan wisma atlet di Palembang.

Sementara menurut  kader Demokrat ruhut sitompul penyebab turunnya popularitas SBY disebabkan oleh  perbuatan  4 kader demokrat  terkait kasus suap Wisma Atlet Jakabaring, empat nama kader partai, Nazaruddin, Angelina, Mirwan Amir, dan Andi Mallarangeng terseret. Adapun Andi Nurpati diduga terlibat kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi. ”

Mungkin itu semua benar dan ada satu lagi yang harus ditambahkan yaitu  gagalnya SBY melindunggi TKI yang terus menjadi korban .

Bagi rekan-rekan Dumalanizers  yang ingin menambahkan silahkan?.

Semoga saja survey membuat SBY dan kader Demokrat sadar diri dan menjadi cambuk buat SBY dan kader demokrat untuk berbuat yang terbaik buat bangsa ini, sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya adil dan sejahtera untuk kader demokrat beserta keluarganya.

Berharap Keadilan terwujud di Bumi pertiwi dengan banyaknya tulisan yang berteriak tentang ketidakadilan melalui media online.Menulis apa yang dilihat, apa yang dibaca, apa yang dirasa.

Read More

politik indonesia 2011 konspirasi

Indonesia akan Dirikan Rumah Sakit di Gaza

by konspirasi

Indonesia akan mendirikan rumah sakit di Jalur Gaza senilai Rp 20 miliar untuk menambah fasilitas kesehatan di kawasan tersebut. Ini disampaikan dalam konferensi pers bersama usai pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (29/5/2010). SBY menyatakan, Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dalam bentuk apa pun kepada Palestina [...]

  Comments Offroni Ahmadiyah di Tengah Kampanye Kerukunan Beragama

by konspirasi

Istora Senayan, Jakarta, Minggu (6/2), gegap gempita. Ratusan orang dari berbagai agama memadati di gedung olahraga bersejarah itu. Di antara mereka ada tokoh agama dan tokoh nasional, bahkan utusan PBB pun hadir untuk menghembuskan nafas kerukunan antarumat beragama. Tidak tanggung-tanggung, seluruh dunia. “The World Interfaith Harmony Week 2011″ adalah pesta umat yang disebut Ketua Presidiumnya [...]

  Comments Off

Umat Islam Sudah Tidak Percaya Obama, Kecuali Indonesia

by konspirasi

Kepercayaan terhadap Presiden AS Barack Obama turun drastis di dunia Islam, menurut survei yang dirilis oleh Pew Global Attitudes project. Di antara tujuh negara yang disurvei dengan populasi Muslim cukup besar, jajak pendapat menunjukkan bahwa lebih dari delapan dari sepuluh orang di Mesir, Turki dan Pakistan tidak percaya Amerika Serikat dan presidennya. Jajak pendapat itu [...]

  1 Comment

Komunitas Yahudi di Kota Manado

by konspirasi

Kota manado Sulawesi Utara membuktikan diri sebagai lokasi toleran antar umat beragama. Pemerintah setempat menjadikan rumah ibadah umat Yahudi, Ibrani Ohel Yaakov Synagogue, Kelurahan Rerewokan, Tondano Barat, Minahasa, Sulawesi Utara sebagai tempat. Synagogue yang berada di jalan utama ini berdiri semenjak tahun 2004 dan dibangun oleh wisatawan asal Belanda pasangan J P Van Der Stoop [...]

  Comments Off

Grup Facebook Bahasa Indonesia Hina Rasulullah Saw

by konspirasi

Kemudahan membuat grup dalam jejaring sosial Facebook, seringkali disalahgunakan untuk menyebar kebencian diantara kehidupan beragama dan rasis. Belum lama, sebuah grup di Facebook mengajak anggotanya untuk menggambar Nabi Muhammad SAW. Kini, sebuah grup Facebook nampak berusaha melakukan provokasi pada umat Islam di Indonesia. Hal itu bisa terlihat dari nama grup itu yang langsung menyebut nama [...]

  Comments Off

11 WNI Masuk Penjara Israel dan 1 Masuk RS London Hospital

by konspirasi

Jakarta – Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yordania mendapat informasi bahwa 11 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi bagian dari aksi kemanusiaan di armada kebebasan (Freedom Flotilla), saat ini ditempatkan di suatu penjara sipil di Kota Besherfa, Israel. Juru bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal dalam konferensi pers di Kantor Kepresidenan di Jakarta Selasa mengatakan, 11 [...]

Read More

Korupsi Politik

BAGAIMANA politik Indonesia? Itu pertanyaan yang lazim saya dapatkan. Saya masih di Ankara ketika tulisan ini ditulis dan politik di sana begitu tenang pasca-pemilu. Sekarang di Turki komposisi kekuasaan baru tengah terjadi, dimana Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party) tetap dominan setelah menang dengan persentase hampir 50 persen. Pihak pemenang dan oposisi tengah merencanakan duduk bersama merancang konstitusi baru, sebuah agenda politik penting pasca-pemilu. Adapun kondisi masyarakat sehari-hari sangat biasa-biasa saja, rutin, seolah tak terjadi apa-apa dalam dunia politik mereka.

Kalau Anda adalah saya, mau dijawab bagaimana pertanyaan di atas. Mungkin Anda akan jawab spontan, korupsinya. Jawaban itu memang agak kurang ajar, tetapi, tidak sepenuhnya dapat disalahkan, mengingat kalau kita baca suratkabar-suratkabar Indonesia memang isu korupsi politik menghiasi halaman-halaman mereka. Korupsi politik memang tengah menjadi sorotan di mana-mana, seiring dengan praktik demokrasi langsung kita. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa sistem kita membuat orang baik-baik menjadi abu-abu sekali, ketika masuk ke ranah politik. Anda mungkin berpendapat ekstrem begini, bahkan malaikat pun, kalau mau ikut campur masuk ke ranah politik Indonesia, tidak bisa lagi mempertahankan kemalaikatannya. Tapi, di sisi lain, kalau Anda politisi, mungkin akan protes agar politik tidak dipandang secara sinis. Politik tak hanya sekedar berurusan dengan moral. Tapi, sayangnya para filosof memandang politik sebagai urusan moral. Kritik-kritik terhadap praktik-praktik politik adalah kritik-kritik moral.

Kolega saya yang jurnalis di Ankara mengatakan bahwa korupsi politik memang lazim terjadi di negara berkembang. Ia tidak mengatakan bahwa kalau negara sudah maju, korupsinya tidak ada. Saya belum membaca apakah kemajuan Turki sekarang karena sedikit korupsinya. Tetapi, yang sering saya dengar dari mereka adalah, bahwa pemerintah AKP cukup kredibel. Nyaris tak ada berita-berita korupsi saat ini, kecuali, yang saya baca dari suratkabar-suratkabar Turki adalah peradilan terhadap militer aktif dan mantan militer yang diduga terlibat percobaan kudeta (kasus Ergenekon dan Sledgehammer).

Tak adanya korupsi membuat pamor pemerintah naik. Lebih dari itu, saya kira yang cukup penting adalah sudah berkembangnya sedemikian rupa tradisi check and balances. Oposisi benar-benar bertindak sebagai pengawas, atas perilaku dan kebijakan pemerintah. Saya kira itu juga penting untuk menghindari atau mencegah praktik-praktik korupsi politik. Oposisi harus berdaya, kelompok-kelompok civil society juga harus independen dan kritis. Media massa juga harus demikian. Kalaupun ada kelompok masyarakat dan media yang pro atau kontra dengan pemerintah, maka itu wajar, asal masih dalam koridor perdebatan yang konstruktif. Bukan berdebat dengan melempar rumor yang tak dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka di hadapan publik.

Isu-isu korupsi yang menyembul di dunia politik kita, tentu membuat lembaran sejarah politik kita memang kurang menyenangkan. Orang sering bertanya, yang jawabannya pasti susah dijabarkan, yakni sampai kapan hal-hal demikian (korupsi) berakhir, dan kita menapaki tradisi dan proses politik yang bersih di Tanah-Air? (M Alfan Alfian, FISIP Universitas Nasional, Jakarta)

Read More

Susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Pasca Reshuffle 2011

Indonesia Terpopuler

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/10/2011). Perombakan kabinet kali ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah pemerintahan Presiden SBY. Kepala Negara mengeluarkan atau menggeser sekitar sepertiga dari jumlah anggota kabinet. Berikut ini adalah susunan KIB II pasca-reshuffle: 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto 2. Menteri Koordinator Bidang... [Read Post]

19 Oct 2011, 16:18 |

More from Indonesia Terpopuler :

Meski Berkinerja Baik, Fadel Muhammad Diresuffle

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad termasuk daftar menteri yang diumumkan Selasa (18/10) untuk diresuffle. Namun ia tak mengetahui alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan posisinya dengan Sharif Cicip Sutardjo. Ia mengaku kecewa. “Namun, saya sangat menghormati hak...

19 Oct 2011 14:14

Merek Baju Terkenal yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya

Greenpeace menemukan, terdapat jejak bahan kimia beracun yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Bahan beracun ini ada di 14 merek baju terkenal. Apa saja? Sampel baju dari merek ternama tersebut termasuk Adidas, Uniqlo, Calvin Klein, H&M, Abercrombie & Fitch, Lacoste, Converse...

12 Sep 2011 11:40

Kisah Balita Disusui Sapi

foto: reuter Ini kisah human interest dari Phnom Penh, Kamboja. Bocah lelaki berumur 1,5 tahun di Kamboja menyusu langsung dari induk sapi, gara-gara ditinggal ibunya kerja di luar negeri. Namanya Than Sophat asal Desa Nokor Phea, Provinsi Siem Reap, Kamboja. Kebiasaan ini dilakukannya sejak Juli 20...

12 Sep 2011 10:39

Daftar Klub Calon Peserta Kompetisi Liga Profesional PSSI 2011-2012

Pria Austalia Kurung dan Perkosa Dua Putrinya Selama 41 Tahun

Inilah Surat Nazaruddin untuk SBY (Tawaran Barter Kasus)

Inilah Akun Dukungan dan Anti FB Rudy Yohanes Hutagalung

Rudy Yohanes Hutagalung Memicu Kemarahan Umat Islam Lewat Akun FB-nya

Cadar Akan Dilarang di Australia

Nazaruddin Ingin Menghabisi Chandra Hamzah dengan Biaya Miliaran?h

Read More

Konsep Politik Indonesia

VHCom – Percaturan Politik di indonesia sangatlah tajam, berbagai cara yang dibangun oleh partai politik untuk mempertahankan dan mengembangkan sayap-sayapnya ke berbagai penjuru indonesia ini, membangkit semangat dan mengobarkan sikap patriotisme diri semua orang baik yang berasal dari kalangan bawah, sampai yang paling atas sekalipun.



bukan hal yang tabu lagi setiap partai politik berlomba dan terus berjuang untuk menjadi yang terdepan dan nomor satu, banyak cara untuk memikat hati masyarakat indonesia, mulai dari iming-iming kesejahteraan, perbaikan infrastruktur, perbaikan ekonomi, perbaikan fasilitas – fasilitas umum, yang akhirnya hanya menjadi wacana usang yang harus ditelah pahit oleh masyarakat yang diberi janji.

Semua partai politik hanya berlaku manis ketika mereka mencari posisi terbaik dan dapat dukungan terbaik, namun pada akhirnya tiada satu partai pun yang memberikan tindakan akan apa yang telah dijanjikan, tujuan utama partai politik adalah mensejahterakan masyarakat, meningkatkan tarap hidup masyarakat, memperbaiki ekonomi, dan banyak wacana-wacana lainnya yang hanya menjadi wacana belaka tanpa ada bukti dan kenyataan yang diberikan kepada masyarakat.

Sebagai masyarakat tidak terlalu banyak menuntu, masyarakat hanya ingin perbaikan ekonomi, masyarakatpun tidak ingin adanya kerusuhaan yang akhirnya merugikan diri mereka sendiri, namun pada kenyataannya banyak orang yang memanfaatkan situasi, menebar pesona dan menebar janji yang akhirnya menghisap darah masyarakat dengan perlahan.

Korupsi, Kolusi, Nepotisme, tidak akan hilang dari bumi pertiwi ini, jika dari dasar berdirinya satu pemimpin hanya menghalalkan segala macam cara, untuk dapat duduk dikursi panas kepemimpinan, baik dipusat ataupun didaerah sekalipun. KKN tidak akan pernah musnah jika undang-undang yang menjerat para Koruptor hanya memberikan hukuman penjara dan denda yang sangat sedikit. Koruptor wajib diberi hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati, agar jangan timbul kembali yang namanya KKN di negara indonesia ini. Pemimpin harus tegas jangan mengedepankan rasa kemanusiaan, yang salah tetap salah, dan yang salah harus ditindak tegas bukan hanya di beri nasehat. karen yang dirugikan bukan hanya departemen saja tapi seluruh masyarakat indonesia, akibat tingkah laku koruptor maka segala aspek menjadi tergerus dan terus habis.

Wujudkan Indonesia Bersih, Bukan hanya menjadi wacana bagi Partai Politik, Jangan Berharap Menjadi Pemimpin yang Baik Jika masih ada Pemikiran untuk saling menjatuhkan.
Jangan Pernah bermimpi untuk menegakan hukum demi masyarakat, jika dibalik keinginan hanya untuk mengeruk keuntungan pribadi dan golongan.

Incoming search terms:

SBY otak temanggung
• mesirkonsep politik di Indonesia
• mesirkonsep politik indonesia
• mesirpolitik indonesia
• mesirsolusi agar politik indonesia bersih
• mesirkonsepsi politik indonesia
• mesirkonsep-konsep politik indonesia
• mesirgambar partai politik indonesia
• mesirkonsep politik adalah
• mesirkonsep politik
• mesirkonsep partai politik

Read More

Indonesia Belum Merdeka dari Korupsi Politik

Jakarta - Kemerdekaan akan lengkap bila negara mampu membawa rakyatnya kepada kesejahteraan dan kehidupan yang lebih layak. Untuk mewujudkannya negara harus berani melawan musuh utama yakni korupsi dan kemiskinan.

"Musuh kita saat ini jelas yaitu korupsi dan kemiskinan. Masih banyaknya jumlah orang miskin juga disebabkan oleh korupsi yang masih meluas," kata anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa dalam surat elektronik, Rabu (17/8/2011).



Korupsi, lanjut pria yang akrab disapa Ota ini, mengurangi kemampuan negara untuk membiayai pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dan membangun fasilitas-fasilitas publik.

"Korupsi juga menghambat peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sebagai pelayan publik," imbuhnya.

Ota memetakan 4 wilayah korupsi yang menghambat peningkatan kesejahteraan rakyat dan pegawai negeri sebagai pelayan publik. Menurutnya, ada 4 wialayah korupsi yang menyandera bangsa ini menjadi bangsa yang tidak kompetitif dan menjadi sumber kemiskinan.

"Pertama, korupsi politik yakni korupsi yang tekait dengan penyalahgunaan kewenangan politisi dan lembaga politik (tingkat DPR dan DPRD) yang meliputi korupsi anggaran, korupsi terkait dengan pembuatan perundang-undangan, korupsi terkait dengan pemilihan dan penetapan pejabat publik, dan pengawasan," terangnya.

Termasuk korupsi politik adalah penyalahgunaan yang dilakukan politisi atau parpol untuk menguras proyek pemerintah dengan mengabaikan aturan yang berlaku.

"Kewenangan pengawasan terhadap eksekutif pun dapat dijadikan bargain oleh politisi untuk mendapatkan kuntungan pribadi politisi itu sendiri atau kelompok kecilnya," tuturnya.

Korupsi yang kedua, korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Politisi pun sudah masuk ke ranah ini. Nah, e-procurement yang dilakukan selama ini terbukti belum mampu mencegah korupsi di sektor ini.

"Perkara korupsi di KPK sekitar 60-75 persen merupakan korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Negara banyak mengalami kerugian dari sektor ini. Pasti ada yang keliru dengan sistem ini," urainya.

Yang ketiga, korupsi yang terjadi di tubuh lembaga penegak hukum. Kalau korupsi atau mafia hukum masih terjadi, tambah Ota, maka penegak hukum terhadap hal pertama dan kedua tidak berjalan.

"Saat ini korupsi di wilayah penegak hukum ini berjalan, namun perlu percepatan dan penajaman terutama penajaman pada dampak yang kita inginkan," jelasnya.

Yang keempat, korupsi yang terjadi pada sektor pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, pelayanan KTP, seleksi CPNS dan lain sebagainya.

"Korupsi jenis keempat ini dilakukan oleh birokrasi dan tidak begitu besar dalam jumlah (petty corruption) namun sangat menyengsarakan rakyat kecil," terangnya.

Untuk penanganan keempat wilayah korupsi ini perlu ada peta jalannya dan dilakukan secara serentak dengan pengawalan dari pemimpin yang kuat dan konsisten di level nasional dan daerah.

"Sayangnya, saat ini keempat wilayah ini terutama wilayah korupsi politik tidak tersentuh oleh tuntutan perubahan," tegasnya.


(ndr/fay)

Read More

DINAMIKA SISTEM POLITIK INDONESIA

Review Buku

Masyarakat indonesia adalah masyarakat yang majemuk dan tampaknya pluralitas bangsa ini sangat komplit melebihi kemajemukan Negara lain. Dikatakan pluralitas kita sangat komplit, karena kemajemukan kita tidak hanya dapat dirasakan, melainkan juga dapat dilihat oleh mata. Memang kemajemukan kita tidak hanya meliputi aspek nilai, perasaan atau karakter masyarakat saja, tetpi juga mencakup aspek fisiknya. Sementara itu dari sudut nilai, perasaan, atau karakter, kompleksitas bersumber pada factor-faktor perbedaan suku, ras, dara, agama,bahasa dan adat istiadat. Factor-faktor tersebut sering disebut sebagai primordialisme, yang melhirkan sntimen-sentimen atau kesetiaan primordial. Persoalan yang dihadapi Negara berkembang seperti Indonesia akan semakin kompleks bilamana perbedaan-perbedaan nilai atau karakter itu bersinggungan dengan factor-faktor berbedaan fisik. Walaupun tidak setiap hari mereka berbenturan karena perbedaan-perbedaan nilai yang mereka miliki, tetapi peluang untuk bersinggungan selalu ada, bilamana perbedaan-perbedaan tersebut terpacu kearah yang sensitive baik secara individual maupun kelompok. Factor lain yang menambah kemajemukan masayarkat Indonesia adalah perbedaan yang berdasarkan pada pencapaian dalam bidang pendidikan dan ekonomi

.

Apa yang berada dibelakng atau didasar pada orientasi politik adalah nilai-nilai yng bersumber pada pluralitas masatarakat. Nilai-nilai itulah yang yang mempengaruhi, kadang dapat dikatakn membentuk, keseluruhan sikap masayarakat terhadap sesuatu orientasi. Dan itulah yang muncul atau terpolakan keatas permukaan sebagai orientasi politik masayarakat. Pemerintah dapat saja memaksakan perubahan orientasi politik secara demokratis dengan berbagai cara. Akan tetapi sesuatu yang bersifat paksaan itu tidak bertahan lama dan reaksi masyarakat pun juga akan bermacam-macam. Reaksi yang lazim dari paksaan itu adalah menentang dan dengan pertentangan tersebut dapat mengancam stabilitas system politik. Pemaksaan bukanlah jalan satu-satunya untuk membentuk atau mengubah orientasi politik rakyat. Perubahan atau pembentukan orientasi politik dapat dilakukan dengan pendekatan yang bersifat persuasive. Tetpi kelemahannya adalah memerlukan waktu yang panjang dan persuasive tidak dapat dilakukan bila tidak berdasarkan nilai-nilai yan dianut atau diyakini oleh masayarakat. Orientasi politik sangat erat kaitannya dengan masalah nilai yang dimiliki oleh masayarakat . disatu pihak, orientasi politik terbentuk berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam msayarakat pada kurun waktu tertentu. Dipihak lain, orientasi politik masayarakat berkembang sesuai dengan perkembangan nilainilai masayarakat itu. Dalam kestabilan yang murni sendi-sendi system politik tidak akan goyah oleh terpaan-terpaan politik dan ekonomi.

Komponen-komponen dalam orientasi politik adalah budaya politik dan ideology, sementara masalah-masalah yang berkaitan adalah kaderisasi, sosialisasi, dan regenerasi. Budaya politik dan ideology adalah dua komponen yang yang mengarahkan orientasi politik masyarakat, sedangkan kederisasi, sosialisasi dan regenerasi merupakn proses yang memelihara kedua komponen itu. Jadi terlihat jelas bagaimana keterikatan masing-masing terhadap yang lainnya.

Budaya politik dan ideology sama-sama merupakan komponen yang mengarahkan orientasi politik, akan tetapi ada perbedaan yang sangat mendasar antar keduanya. Budaya politik jelas merupakan suatu komponen yang mendasarkan diri pada nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat dimana budaya politik

itu tumbuh dan berkembang. Mau tidak mau budaya politik tersebut harus memncarkan nilai-nilai budaya masyarakat. Sebenarnya buadaya politik merupakan  sebuah komponen orientasi politik yang berasal dari masayarakat atau substruktur system politik. Dalam posisi demikian, budaya politik dapat berfungsi sebagai fondasi atau tempat berpijak bagi pertumbuhan orientasi politik masayarakat. Ideology tampil sebagai komponen orientasi politik yang datang dari suprastruktur. Ia bisa dekat dengan nilai-nilai yang ada dalam suatu masayarakat dimana ideology itu berada, tetpi bisa pula sama sekali jauh dari nilai-nilai itu. Jauh dekatnya suatu ideology suatu ideology dengan suatu masayarakat juga melukiskan berapa banyak kadar paksaan di dalam penentuan ideology sebagai komponen orientasi politik dalam masayarakat itu. Dalam situasi yang penuh paksaan, maka ideology yang diberlakukan dalam msyarakat itu tidak dapat ditemukan karnya didalam nilai-nilai atau budaya politiknya.

Bagaimana memelihara budaya politik dan ideology, merupakan suatu pertanyaan sekaligus permasalahan bagi masayarakt berkembang. Yang dirisaukan oleh para pemimpin dalam hal ini adalah bagaimana supaya budaya politik dan ideology yang sudah beroperasi dalam masyarakat dalam kurun waktu tertentu dapat diterima oleh generasi selanjutnya, karena ada perbedaan pengalaman dan lingkungan hidup yang dimiliki oleh generasi yang sedang memimpin  dengan generasi yang sedang dalam pertumbuhan. Perbedaan lingkungan atau pengalaman antara satu generasi lainnya disatu pihak memang menimbulkan perbedaan identitas masing-masing generasi. Dilain pihak, sebagai konsekuensi lanjutan, ia menimbulkan perbedaan sudut pandang atau bahkan persepsi. Perbedaan sudut pandang atau persepsi akan menimbilkan kecurigaan atau kekhawatiran terhadap tingkah laku masing-masing generasi. Dalam hubungan inilah peranannya proses kaderisasi, sosialisasi dan regenerasi sebagai masalah yang sangat mendasar bagi system politik Indonesia. masalah pemeliharaan nilai pada dasarn ya terpaut dengan persoalan penerimaan nilai tersebut tidak hanya oleh satu generasi bangsa kita saja, melainkan juga oleh generasi-generasi selanjutnya. Oleh karena itu pemeliharaan suatu nilai politik, termasuk juga budaya politik, berkaitan dengan proses pewarisan nilai atau yang juga dikenal sebagai sosialisasi politik, akan tetapi akan lebih ampuh lagi apabila didampingi oleh proses kaderisasi yaitu dengan membentuk kader-kader dalam masyarakat.

Hubungan antara kemajemukan dan orientasi masyarakat dengan elite politik merupakan suatu masalah yang using, khususnya apabila dilihat dari sudut pandang perubahan  yang terjadi dalam masyarakat. Kenyataannya perubahan-perubahan yang terjadi belum tentu telah meliputi bagian terbesar masyarakat, maka kita asumsikan masih besar pengaruh pluralitas dan orientasi masyarakat terhadap elite politik. Pada dasarnya elit poitik tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Begitu pula  para elit politik tidak dapat melepaskan diri dari orientasi-orientasi politik yang dianut oleh massanya masing-masing.

Bila mereka melepaskan diri dari nilai dan orientasi yanga ada disekitar mereka, maka hal itu berarti bahwa mereka mencabut sendiri akar-akar pengaruh mereka dalam mayarakat. Secara teorits, keadaan seperti itu sudah pasti membuat mereka kehilangan pengaruh dan bahkan ditinggalkan oleh para pengikut mereka.

Perkembangan masyarakat sekrang ini memperlihatkan bahwa elit politik tidak selalu mengikatkan diri dengan nilai dan orientasi politik yang hidup dalam masyarakat. Elite politik yang termasuk dalm kategori ini cenderung memisahkan diri dari dari masyarakatnya. Hal ini terjadi karena didalam proses rekrutmen menjadi elite politik, mereka tidak harus mengikuti seeksi yang alamiah atau masyarakat tidak dilibatkan. Yang lebih menentukan daripada seleksi oleh masyarakat adalah seleksi oleh actor pimpinan. Ini berarti bahwa seorang elite politik dekat dengan pimpinan atau actor yang lebih senior, dalam hal ini ia tidak memerlukan dukunga nilai atau orientasi politik yang dianut massa dan boleh dikatakan ia memang tidak memerlukan massa. Dilain pihak elite politik mempunyai peranan didalam menyeimbangkan factor-faktor yang mendukung pluralitas dan orientasi politik dari masyarakat. Dalam hubungan ini hanya elite politik yang berakar dan menjadi bagian dari factor pendukung pluralitas dan orientasi politik yang ada dalam masyarakat. Elite politik yang demikian yang dapat membimbing masyarakat menuju titik keseimbangan yang memungkinkan masyarakat berkembang sekaligus mencapai tingkat kestabilan yang lebih tinggi.

Dasar hubungan timbal balik antara elite politik dengan massanya dalah saling percaya. Dan rasa percaya itu tumbuh pada saat keduabelah pihak berhasil mempertemukan  kepentingan masing-masing dalam kepentinagan bersama. Jadi rasa saling percaya itu ada karena adanya kepentingan bersama dan selama bergerak dalam batas-batas nilai dan orientasi yang mengelilinginya. Pola hubungan antara elite politik dan organisasi dengan massa pemilih, maka terbentuk suatu bentuk system seleksi kepemimpinan. Bentuk tersebut dipraktekkan di Indonesai, yaitu system proporsiaonal, elite politik lebih banyak berlindung dibalik pamor organisai politik yang menaungi keberadaan mereka dalam struktur kepemimpinan. Sehingga massa pun tidak mengenal para elite politik tersebut dan suka tidak suka, massa hanya berhubungan dengan partai politik saja. Dengan system demikian, partailah yang menentukan bagaimana kedudukan dan peranan elite politik dalam masyarakat. Yang diperlukan organisasi politik dari elite polik adalah penyelarasan kepentingan pribadi dengan kepentinagan partai dan pemeliharaan citra partai. System yang kedua adalah system distrik, system yang melibatkan masayarakat scara penuh, organisasi atau partai masih mempunyai peranan yang besar, tetapi massa ikut menentukan siapa yang akan dipilihnya sebagai elite.

Demokrasi sebagai konsep barat, tetapi nilai-nilai demokrasi adalah universal, maka demokrasi merupakan suatu konsep yang akrab bagi masyarakat manapun, termasuk Indonesia. penindasan politik merupakan suatu tindakan yang tidak demokratis, tetapi eksistensi penindasan politik dalam suatu masyarakat bukanlah ukuran ada tidaknya demokrasi dalam masyarakat, lebih tepatnya bila dikatakan bahwa penindasan politik merupakan usaha sebagian elite politik untuk mematikan demokrasi yang sedang berkembang dalam masyarakat. Semua bentuk dan jenis demokrasi memiliki kesaaan yaitu mengatur tingkah laku hubungan antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah.

Apa yang ditakar oleh setiap hubungan biasanya adalah beberapa banyak kekuasaan yang boleh dimiliki oleh masing-masing pihak, sehingga keduanya dapat berfungsi sebagaimana yang dikehendaki oleh suatu pola hubungan. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki oleh pihak yang memerintah dala suatu pola hubungan tertentu maka, semakin berkuranglah kadar demokrasi yang dimiliki oleh pola hubungan itu. begitu pula sebaliknya. Besar kecilnya kekuasaan yang dilmiliki oleh masing-masing pihak tercermin didalam bagaimana berfungsinya mekanisme-mekanisme pemerintahan dan pengawasan yang ada dalam setiap pola hubungan. Jadi pemerintah dan pengawasan merupakan dua fungsi yang melambangkan kekuasaan pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah. Bagaimana beroperasinya kedua fungsi itu dalam suatu pola hubungan, sangat tergantung pada kondisi- kondisi yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Pembangunan politik dilihat sebagai suatu usaha pemeliharaan system politik, yang dikenal sebagai stanilitas politik. Pembangunan politik dilakukan bukan saja karena struktur-struktur dan fungsi-fungsi yang ada dalam system politik dipandang belum memadai, dalam rangka pemeliharaan system politik, melainkan juga karena adanya kebutuhan bagi system politik untuk terus menerus mengadaptasikan diri dengan perkembangan lingkungannya. System politik memang tidak diharapkan bersikap kaku, sebab masyarakat yang mendukungnya senantiasa mengalami perubahan. Pembangunan politik dapat dilihat dari dua sudut. Pertama, pembangunan politik berlangsung atau dilakukan dalam suatu masyarakat yang berkembang secara normal.

Bersifat penyesuaian-penyesuaian terhadap struktur atau fungsi-fungsi tertentu saja. Kalaupun terjadi suatu perubahan, perubahan tersebut tidak bersifat mendasar. Tujuan dari penyesuaian itu adalah untuk meningkatkan kemampuan system politik, sehingga ia mampu mengantisipasi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat atau dalam factor-faktor pembentuk lingkungannya. Kedua, pembangunan politik yang berlangsung dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami  situasi politik atau sosial-ekonomi yang kritis.

Masyarakat cenderung cenderung menuntut adanya perubahan yang mendasar dalam system politiknya. Pengalaman menunjukkan bahwa keadaan demikian mendorong timbulnya perombakan struktur politik secara total. Dalam hal ini pembangunan politik dimaksudkan sebagai usaha untuk mengurangi ancaman terhadap system politik sekaligus meningkatkan kapabilitasnya.

Untuk dapat meningkatkan kapabilitasnya system politik tidak daapat mengndalkan pemerintah saja, lembaga-lembaga lainnya harus turut serta berperan dalam meningkatkan kapabilitasnya, karena kemampuan pemerintah juga terbatas maka seluruh elemen masyarakat juga turut membangun bersama politik yang ada di Indonesia. agar system politik terpelihara dan mampu mengatasi segala tantangan.

Daftar Pustaka
Sjamsuddin,nazarudin.1993.Dinamika Sistem Politik Indonesia.Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Filed under: ilmu politik | Permalink

Read More

Dampak Sistim Multipartai dalam Kehidupan Politik Indonesia

Read More

“PENGANTAR SISTEM POLITIK: MENGAPA SISTEM POLITIK INDONESIA SELALU BERUBAH? ”

arti kata politik selama ini belum memiliki definisi yang seragam.  Walaupun ilmu politik masih bergulat dalam menciptakan konsep tunggal tentang politik, hal ini bukan berarti kita perlu menyesalinya. Bahkan kita patut bersyukur bila mengingat kembali akan hakekat keberadaan ilmu sosial dan humanis merupakan pembuktian bahwa tidak ada satupun kebenaran mutlak dalam menjawab suatu masalah. Kebenaran mutlak yang selalu diagung-agungkan ilmu sains murni seperti ilmu biologi, fisika, dan lainnya. download arti politik disini.

Read More

Proyeksi Politik Indonesia 2011

Tahun 2011 ini politik Indonesia masih akan mengalami dinamika yang tinggi meski tanpa substansi demokratik dan minus misi kenegaraan.


Politik akan segera disibukkan dengan masalah reshuffle kabinet yang telah tertunda lama akibat ketidaktegasan Presiden SBY dalam menata pemerintahannya.

Melihat pola pergantian pejabat yang ada, SBY tampaknya akan mengecewakan rakyat kembali karena tidak mengganti para pejabat yang bermasalah, tidak kompeten, maupun tidak berprestasi. Jika ada penggantian, maka muka baru yang ditunjuk sepertinya tidak akan membawa perbaikan yang berarti.

Rendahnya determinasi SBY untuk memperbaiki pemerintahannya sangat tampak pada pemilihan Jaksa Agung dan Kapolri, dua posisi strategis dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang diklaim SBY sebagai prioritas kerjanya. Alih-alih memilih tokoh yang sudah jelas dan teruji publik komitmen, keberanian, dan terobosonnya, presiden justru memilih pejabat dari lingkaran elit yang ada.

Ini merupakan kesalahan besar SBY karena mengganggu institusionalisasi tata pemerintahan yang baik dan meneruskan sindrom orang kuat. Jika SBY percaya dan punya resoluteness untuk memperbaiki birokrasi dan pemerintahan, maka SBY harus berani memilih orang yang mumpuni, terlepas afiliasi politiknya maupun keterkaitannya dengan lembaga negara tersebut untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang ada.

Setelah melontarkan isu capres 2014 yang sempat membuat kebisingan politik, Demokrat sebagai partai penguasa tampaknya ingin lebih aktif mengelola dinamika politik di tahun 2011. Mereka tidak ingin menjadi pariah politik seperti tahun lalu ketika dihajar oleh sekutu-sekutunya sendiri di koalisi seperti dalam kasus Century. Untuk itu akan ada berbagai isu lain yang keluar di tahun ini. Mereka ingin menjadi pihak yang aktif melempar bola, dan tidak defensif atau reaktif lagi.

Dalam revisi UU Pemilu, partai ini tentu akan memanfaatkan posisinya sebagai veto player untuk mengarahkan pembahasan yang sesuai dengan kepentingan elektoralnya sebagai partai penguasa yang besar. Sebagai the basis of all political processes, UU Pemilu sangat penting karena dari situlah semua kompetisi politik dan seleksi politisi didasarkan pada pasal-pasalnya. Setelah terpilih menjadi anggota DPR, para politisi menjadi law-makers dan pengawas pemerintah.

Dalam pembahasan ini, transaksi politik tidak akan terhindarkan karena ada banyak kepentingan partai-partai menengah dan kecil sekutunya yang menjadi taruhannya. Demokrat tentunya tidak ingin menjadi partai kerdil yang terkondisikan untuk mengalah pada tekanan-tekanan sekutu juniornya. Untuk itu, akan ada isu-isu untuk pengalihan maupun rekonsiliasi, entah terkait dengan pengisian jabatan politik, proyek pemerintah, maupun tebang pilih kasus hukum yang besar.

Selain itu, tahun ini akan ada ratusan pilkada yang menjadi sangat strategis untuk kepentingan elektoral di tahun 2014. Guna mengantisipasi semakin menguningnya atau memerahnya pemerintahan lokal, Demokrat perlu merumuskan strategi jitu untuk mengoptimalkan kemenangannya. Hanya mengandalkan kekuatan uang maupun mesin pencitraan tentu tidak menjamin kesuksesan di kompetisi lokal.

Untuk itu, Demokrat tentunya ingin mengelola persaingan dengan para sekutunya melalui berbagai upaya politik transaksional maupun jika diperlukan intimidasi politik. Dengan memiliki akses luas ke pemerintahan, partai ini dapat menawarkan pola kerjasama politik tertentu yang dapat meminimalisir potensi perlawanan politik sengit dari para mitra koalisinya di pemerintahan nasional. Sebab jika Demokrat hanya menyerahkan pada mekanisme partai di daerah, selama ini banyak kekalahan pahit yang telah ditelannya. Dengan mensikronkan politik nasional dan lokal, maka partai ini akan memiliki peluang lebih besar untuk menguasai pemerintahan daerah.

Namun tampaknya sumber daya manusia di partai tidak memungkinkan untuk berjalannya strategi seperti ini, dan tentunya dapat diduga kekalahan demi kekalahan di pilkada akan kembali dialami partai ini. Jika ini menjadi kenyataan, dan dibarengi menurunnya kepuasan publik terhadap SBY maupun Demokrat, maka pada akhir tahun partai ini akan mengalami demoralisasi yang serius. Jika trend ini terjadi, maka akan muncul lebih banyak lagi kontroversi maupun friksi politik karena adanya kepanikan di antara elit partai yang seringkali susah dikendalikan omongan maupun perilakunya.

Kecenderungan ini akan lebih mudah menjadi kenyataan karena tahun ini juga pemerintah harus membuat berbagai kebijakan yang kurang populis seperti pengurangan subsidi yang akan menaikkan beban masyarakat maupun pengerjaan berbagai proyek infrastruktur yang telah lama dijanjikan. Jika pada kebijakan pertama akan muncul polarisasi partai pro-pemerintah dan pro-rakyat, maka untuk yang kebijakan kedua akan muncul partai yang diuntungkan dari proyek-proyek besar tersebut. Friksi terbuka sangat mungkin terjadi karena itu semua bermuara pada perebutan kapital politik, yaitu uang dan image.

Dalam banyak hal, kegaduhan politik yang akan terjadi di tahun 2011 tidak terlepas dari peran dan kelemahan Presiden SBY. Sebagai presiden dan pengendali kekuatan politik terbesar, SBY terjebak dalam kondisi sebagai pihak yang paling aktif bekerja, peduli rakyat, namun terzalimi oleh kritik-kritik yang tidak mendasar. Dengan merasa selalu menjadi korban konspirasi politik maupun pembunuhan karakter, secara tidak sadar SBY telah merasa nyaman dengan kondisi psikologis seperti itu. Akibatnya dalam banyak hal komentar, kebijakan, maupun sikapnya kurang menunjukkan presidential stature yang sudah memerintah pada periode terakhir.

Problem ini memang tidak bisa diatasi karena masih kuatnya personalisasi politik Indonesia. Seandainya presiden memiliki kematangan politik, tentu ia akan memberi kewenangan yang lebih luas kepada pembantu-pembantunya yang cakap untuk mengkompensasi kelemahannya, bukannya justru merah telinganya jika mendengar kritik. Sayangnya juga, para pembantu presiden saat ini lebih banyak yang oportunis karena mereka sadar mungkin periode ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mengakumulasi kekayaan maupun pengaruh karena belum tentu pada periode setelah SBY mereka ini akan terpakai lagi. Untuk itu, mereka akan lebih memprioritaskan kedudukannya serta kedekatannya dengan SBY, bukan kepentingan rakyat luas maupun masalah besar yang ada.

Selain masalah-masalah politik kelembagaan terkait reshuffle kabinet, pembahasan UU politik, pilkada, kongres partai, kebijakan kontroversial seperti pembangunan gedung baru DPR atau pengurangan subsidi, maupun lemahnya penegakan hukum, tahun ini juga akan diramaikan dengan makin terkuaknya perilaku korup maupun masalah hukum banyak elit politik. Dengan semakin banyak elit politik yang secara terbuka ingin berkompetisi di 2014, maka akan semakin banyak kasus yang melibatkan mereka menjadi terbuka maupun menjadi sorotan publik dan ini akan mengakibatkan efek berantai yang luas karena menyangkut kepentingan elektoral partai pendukungnya. Politik akan tetap ramai, namun penderitaan rakyat hanya menjadi komoditas semata guna mencari simpati maupun pembuatan citra diri politisi dan pemimpin negeri ini.
* karikatur oleh Yoshi Andrian.

Read More

Perkembangan Politik Indonesia Tidak Sehat

Cikeas - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menilai, perkembangan politik di Indonesia benar-benar tidak sehat dan menyimpang dari praktik politik yang ksatria.
Penegasan tersebut disampaikan Yudhoyono, dalam konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas Indah, Bogor, Senin (11/7) malam, untuk merespon kisruh pemberitaan soal Partai Demokrat yang terjadi selama dua bulan terakhir ini.

Menurut Yudhoyono, saat ini ada "pihak tertentu" yang menyebarkan intrik dan berita bohong, dengan tujuan ingin memecah belah dan menghancurkan Partai Demokrat. "Dengan segala kerendahan hati perilaku politik seperti ini sungguh tidak mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi tujuan pembangunan dan demokrasi yang bermartabat di negeri kita," ujarnya.

Read More

ISU POLITIK INDONESIA

Chempornet.com di isu politik indonesia 2011. Selamat datang pengunjung. Ini adalah kumpulan hasil pencarian dari isu politik indonesia 2011 yang masuk dari mesin pencari dan menghasilkan kumpulan artikel yang mungkin berhubungan dengan kalimat isu politik indonesia 2011. Silahkan anda cari artikel menarik yang berhubungan di chempornet.com, jika anda tidak mendapatkan hasil yang berhubungan dengan keyword isu politik indonesia 2011 kami memohon maaf atas keterbatasan kami.

Sekali lagi kami dari pihak chempornet.com memohon maaf jika tidak ada hasil dari isu politik indonesia 2011 yang kami tampilkan di blog ini. Namun mungkin saja ada beberapa artikel dari chempornet.com yang memang berhubungan dengan pencarian anda mengenai isu politik indonesia 2011 untuk itu selamat membaca dan jangan lupa kunjungi kami secara continue.

Berita Terkait "isu politik indonesia 2011"

Krisis Libya Berdampak Evakuasi Massal

About 15267 days ago in NewsKrisis Libya Berdampak Evakuasi Massal. Konflik di Libya yang semakin memanas berdampak luas ke berbagai negara bahkan ke dunia, salah satu dampak yang paling jelas terlihat adalah evakuasi warga berbagai negara yang ada di libya secara massal. Hasil Pencarian Dari Google :kasus libya ,kasus libia ,krisis libya ,krisis libya terkini ,krisis politik libya ,perkembangan libya [...]

Ada 4 Fakta Unik Seputar Miss Universe, Mau Tahu?

About 15267 days ago in UnikChempornet.com – Ada 4 Fakta Unik Seputar Miss Universe, Mau Tahu? Pemiihan Ratu Sejagad atau Miss Universe seringkali menimbulkan kontroversi, dan karena kontroversi itulah pemilihan Miss Universe yang dimulai pada tahun 1952 menjadi sangat menarik perhatian. Nah tahu kah anda kalau sebenarnya dalam pemilihan Miss Universe itu ada beberapa hal atau fakta unik yang tidak [...]

Siapa Yang Layak Jadi Ketua Umum PSSI?

About 15267 days ago in SepakbolaSiapa Yang Layak Jadi Ketua Umum PSSI? Pertanyaan siapakah sebenarnya yang layak jadi ketua umum PSSI pasti timbul dari semua pecinta sepakbola di indonesia, apakah nurdin halid layak kembali menjadi ketua umum PSSI untuk kedepan? Dirasa tidak mungkin, seperti yang kita ketahui banyaknnya demo yang menentang pencalonan Nurdin Halid untuk kembali memimpin PSSI. Hasil Pencarian [...]

Akhir Pelarian Sang Gayus Tambunan

About 15267 days ago in NewsAkhir Pelarian Sang Gayus Tambunan. Sebuah kasus yang membuat mata politik indonesia berpindah lirikan yaitu kasus gayus tambunan disinyalir akan berakhir pada sore ini, sang tersangka yang melakukan pelarian ke singapura akan kembali ke indonesia untuk menyerahkan diri agar dapat bisa di periksa oleh pihak yang berwajib. Menurut juru bicara dari Kedutaan Besar Republik Indonesia [...]

Nah apakah ada artikel mengenai isu politik indonesia 2011 yang anda cari dari mesin pencari? Silahkan kembali anda lihat beberapa artikel dari kami diatas, siapa tahu saja memang benar ada artikel yang berhubungan dengan kata kunci isu politik indonesia 2011 yang anda inginkan. Selebihnya jika memang artikel yang anda inginkan tidak ada dalam situs kami, kami dari pihak chempornet.com kembali meminta maaf karena keterbatasan kami menyajikan artikel tentang isu politik indonesia 2011

Read More

Politik Indonesia 2011 masihkah Demokrasi Semu?

DALAM sebuah diskusi di Jakarta beberapa waktu lalu, mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Ma'arif menilai pemerintah saat ini menunjukkan gejala mati rasa terhadap berbagai persoalan. Apa yang disampaikan Buya Syafii itu, menurut pandangan saya, tidak saja mengandung kebenaran, tapi lebih daripada itu sejatinya bisa menjadi evaluasi politik 2010 sekaligus 'cetak biru' untuk menggambarkan politik Indonesia ke depan. Sebagaimana diketahui, bersamaan dengan tumbangnya rezim otoriter Orde Baru dan munculnya era reformasi tahun 1998, membumbung pula harapan masyarakat akan adanya perbaikan di semua lini kehidupan. Itu bisa dipahami karena sepanjang Orde Baru berkuasa, nilai-nilai demokrasi telah dikebiri lewat berbagai macam cara, semata untuk melanggengkan kekuasaan dan menyokong berbagai kepentingan si penguasa berikut kroni-kroninya. Harapan masyarakat itu harus diakui sempat terkanalisasi seiring dengan munculnya berbagai kebijakan yang dinilai bisa memberi penguatan pada nilai-nilai demokrasi. Baik di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya.

Pers yang selama Orde Baru dipasung, misalnya, dibiarkan tumbuh dan berkembang sekaligus diberi kebebasan dengan diterbitkannya UU No 40/1999 tentang Pers. Sistem pemerintahan yang sebelumnya sangat sentralistik dan semuanya serba-'Jakartasentris' juga dibinasakan melalui keluarnya UU No22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU tersebut kemudian direvisi menjadi UU No 32/ 2004 dan UU No33/ 2004. Bahkan, yang sangat menjanjikan adalah soal pemilu presiden yang sebelumnya dilakukan secara tidak langsung (presiden dipilih MPR), sejak 2004, untuk kali pertama Indonesia menggelar pilpres secara langsung. Setahun kemudian, tepatnya Juni 2005, untuk pertama kalinya juga negeri ini menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) secara langsung.

Perubahan sistem pemilu itu tentu menjadi titik penting dalam upaya penguatan demokrasi di Indonesia karena kendati pemilu hanya instrumen, instrumen itulah, diakui atau tidak, yang menjadi esensi dari demokrasi. Lewat pemilu, terbangun ikatan politik antara rakyat sebagai sumber kekuasaan dan pemerintahan terpilih sebagai penyelenggara kekuasaan. Ikatan itu tentu saja menimbulkan hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik itu dalam bentuk yang sederhana adalah: pemilih memberi legitimasi terhadap yang dipilih karena itu pemilih memiliki hak untuk melakukan kontrol dan pengawasan (tanggung gugat) terhadap yang dipilih. Atau, dari kacamata lain, pemerintahan yang dipilih memiliki kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban kepada rakyat yang telah memberinya legitimasi kekuasaan.

Demokrasi masih semu?
Namun, apakah saat ini kondisinya sudah berbanding lurus dengan harapan yang telanjur membumbung tinggi itu? Jangankan berbanding lurus, mendekati pun publik pasti tidak melihatnya. Sebab dalam perkembangannya, harapan itu seolah mengalami stagnasi, bahkan layu tatkala penguatan demokrasi itu ternyata hanya menyentuh pada aspek prosedural, dan bukan substansial. Betapa tidak, karena dalam praktiknya meminjam istilah Buya Syafii penyelenggara negara dari waktu ke waktu semakin kuat menunjukkan gejala mati rasa.
Kita semua bisa melihat gejala mati rasa penyelenggara negara misalnya dalam soal pembelian mobil mewah untuk para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II atau juga pembangunan pagar istana presiden yang menelan biaya puluhan miliar rupiah. Kebijakan itu jelas mencederai rasa keadilan publik karena di saat yang sama kemiskinan masih mengharu biru Indonesia (jumlah orang miskin di Indonesia per Maret 2010 berdasar BPS sebanyak 31,02 juta orang--relatif tak banyak berubah jika dibandingkan dengan data per Februari 2005, yakni sebesar 35,10 juta orang).
Publik juga bisa melihat bagaimana penyikapan kasus Lapindo, terjadinya 'kriminalisasi' terhadap dua pemimpin KPK, penanganan kasus Bank Century yang belum jelas bagaimana akhirnya, serta kuatnya nuansa tebang pilih terhadap penanganan kasus korupsi. Kesemuanya itu adalah contoh-contoh lain yang harus diakui kian mengiris rasa keadilan. Kendati dibalut pernyataan-pernyataan yang apik dan santun, toh penyikapan dari penyelenggara negara terhadap kasus-kasus tersebut tetap saja dinilai jauh dari komitmen untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat.

Ironisnya lagi, perilaku yang tak populer di mata publik itu melibatkan elite-elite politik dari lintas partai. Mereka bukannya mengingatkan munculnya gejala mati rasa dari penyelenggara negara, melainkan sepertinya justru sengaja berkerumun di lingkar kekuasaan untuk kebagian 'kue' kekuasaan. Akibatnya, yang terekam ke publik adalah: parpol yang merupakan pilar demokrasi tak ubahnya kumpulan elite yang hanya berburu kekuasaan. Performa semacam itu diperparah lagi dengan kultur politik internal partai yang sebagian besar masih feodalistik. Situasi itu kemudian diperparah dengan perkembangan yang terjadi kemudian sebagaimana yang kita tangkap akhir-akhir ini yakni munculnya 'politik barter', yakni keuntungan pribadi atau kelompok menjadi pertimbangan utama. Adanya politik barter jelas mencemaskan karena tidak saja berpotensi menggerus kualitas kebijakan, baik berupa aturan perundang-undangan atau keputusan dalam menentukan pilihan, tapi juga membuat pembahasan terhadap peraturan menjadi bertele-tele sekadar untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan kelompok semata. Lebih daripada itu, 'politik barter' memicu terbentuknya politik oligarki, sekaligus memunculkan demokrasi semu di Indonesia.

Harapan politik 2011
Dari kesemua fenomena yang terjadi itu, masihkah ada harapan bahwa 2011 nanti perpolitikan, konsolidasi demokrasi, akan menemui titik terang? Rasanya jika mengacu pada bagaimana penyelenggara negara menyikapinya, harapan itu masih menjadi impian. Jika tidak ada terobosan dan komitmen kuat dari penyelenggara negara dan juga elite-elite parpol ke arah mana keberpihakannya, yang akan muncul dalam beberapa waktu ke depan justru kian menipisnya kepercayaan publik di satu sisi dan menguatnya kekecewaan di sisi lain. Sebenarnya tidak seharusnya publik menyambut tahun 2011 dengan pesimisme yang akut karena filosofi bernegara adalah untuk melihat terwujudnya harapan dan kepentingan kolektif. Namun, dengan gejala-gejala politik akhir-akhir ini sepertinya memang menjadi warning bagi publik untuk siap menerima kekecewaan lagi. Sebut saja bagaimana penyelenggara negara memolemikkan keistimewaan Yogyakarta tatkala air mata sebagian warga Yogyakarta belum kering oleh bencana meletusnya Gunung Merapi. Dalam soal itu, mestinya sebagai sebuah bangsa kita wajib menghormati sejarah dan menjunjung tinggi kesepakatan para pendiri bangsa.

Belum lagi dalam kasus mafia pajak Gayus Tambunan, dengan Presiden dalam berbagai kesempatan menyatakan akan menghindari segala bentuk intervensi terhadap soal ini. Presiden lupa bahwa persoalan Gayus masih ditangani aparat kepolisian dan kejaksaan yang notabene merupakan domain eksekutif, bukan yudikatif. Penanganan hukum yang terksesan setengah-setengah seperti itu justru akan membuat kekecewaan publik semakin menumpuk. Celakanya, kekecewaan itu sepertinya akan memperoleh sumbu penyulut dengan bakal lahirnya berbagai kebijakan yang tidak populis dan cenderung hanya akan semakin membebani kehidupan rakyat sehari-hari. Misalnya bakal dinaikkannya lagi tarif dasar listrik atau dilakukannya pembatasan konsumsi BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi mulai tahun depan. Belum lagi, misalnya, rencana penaikan tarif kereta api kelas ekonomi. Karena, bagi rakyat, apa pun alasan pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik ataupun membatasi penggunaan BBM bersubsidi tetap saja sulit dipahami dan diterima. Bahkan, bukan tidak mungkin, penaikan itu justru akan semakin menguatkan kecurigaan terjadinya 'patgulipat' di tingkat elite pusat sebagaimana halnya yang terjadi dalam penjualan PT Krakatau Steel, misalnya.

Pada gilirannya, semakin menipisnya kepercayaan serta menguatnya kekecewaan publik itu bukan tidak mungkin akan menyulut kemarahan dalam intensitas yang tinggi. Ini tentu perlu diwaspadai karena tidak hanya akan mengait dengan persoalan keamanan, tapi juga mempengaruhi stabilitas bidang-bidang lainnya.
Karena itulah, tidak bisa tidak, para penyelenggara negara, serta para elit politik di negeri ini harus segera melakukan evaluasi sekaligus reorientasi baik menyangkut perilaku maupun kepentingan. Sudah saatnya konsolidasi demokrasi tak lagi terus-menerus berkutat pada soal prosedural belaka, substansi dan etoslah yang mesti hadir dalam peradaban demokrasi kita di masa yang akan datang. Hal terpenting juga harapan publik atas penegakan hukum untuk tidak hanya diarahkan pada lawan politik kekuasaan, serta menghilangkan 'politik barter' juga harus diperhatikan. Karena harus diakui, bahwa kondisi politik kita sudah sangat maju dalam hal strategi, tetapi sangat rendah dalam hal etika.

Oleh Pramono Anung Wibowo, Wakil Ketua DPR RI, politikus PDI Perjuangan

OPini Media Indonesia 16 Desember 2010

Read More

Realita Politik Indonesia

Barangkali kita sebagai bangsa perlu mengakui terlebih dahulu bahwa kita adalah bangsa yang kecil, pengecut, dan selalu berpikir pendek mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dari pada kepentingan nasional, bangsa apalagi negara. Setelah menyadari betapa cupetnya pikiran kita yang selalu inward looking dan betapa kacaunya kalkulasi strategis kita, barulah kita dapat sedikit menyadari...ingat hanya sedikit menyadari. Seperti inikah realita politik kita?





Mengapa Blog I-I menyentuh politik, tentunya dapat juga dipertanyakan dan jawabnya sangat sederhana, yakni setelah hampir 12 tahun genap reformasi satu-satunya keraguan yang membayangi masa depan Indonesia adalah proses pergantian pemimpin nasional, dimana seluruh bangsa Indonesia mengharapkan lahirnya pemimpin yang berkualitas, jujur, berani dan pandai mengelola negara serta mampu mensejahterakan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

salah satu agenda strategis blog I-I adalah mendorong lahirnya kesadaran massa bangsa Indonsia untuk secara serius memikirkan masa depan Indonesia melalui penyusunan rencana di masing-masing bidang serta berusaha kuat untuk mengimplementasikannya. Pada saat yang bersamaan kesadaran massal tersebut membuka mata hati kita untuk dapat mengutamakan prioritas bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi.


Tidak dapat dipungkiri bahwa kita sebagai bangsa masih bersifat/berkarakter feodal dan selalu memimpikan lahirnya Ratu Adil yang akan mampu menjawab dan menyelesaikan persoalan bangsa. Kita selalu bersandar pada orang lain, pada pemimpin, pada pemerintah, pada pertolongan dari luar, bahkan kepada asing. Sangat bodoh bukan? Sesungguhnya kita harus memulai perbaikan dibidang apapun dari diri sendiri, mulailah mengandalkan diri sendiri dalam membawa perubahan yang lebih baik. Namun hal itu tidak berarti membesarkan ego masing-masing, melainkan membuka keberanian dan kepeloporan dalam membawa perubahan bangsa. Kebanyakan kita hanya mengikut di belakang bukan, bahkan sangat menyedihkan bila kita menyaksikan pimpinan kita-pun ternyata memiliki mentalitas yang demikian.

Saya sebagai pribadi telah mengawali satu langkah yang sangat kecil melalui Blog I-I, dan responnya bagi saya telah melampaui harapan saya pribadi. Meskipun demikian, wacana, artikel ataupun uneg-uneg dalam pikiran saya belum tentu kena di hati dan pikiran sahabat Blog I-I bukan? Malahan terdapat kecenderungan Blog I-I meningkatkan minat generasi muda Indonesia untuk bergabung dengan dunia intelijen Indonesia. Silahkan saja kepada siapapun warga negara Indonesia untuk mengabdi di bidang intelijen, namun sebagaimana kerahasiaannya tantangannya adalah menemukan jalan menuju dunia intelijen. Blog I-I sejak awal sudah mengumumkan bahwa tidak ada rekrutmen melalui Blog I-I, serta secara singkat dapat saya sarankan untuk mencarinya ke TNI yang memiliki BAIS, Polri yang memiliki sejumlah unit intelijen seperti Densus 88, Baintelkam, dll, ke Lembaga Sandi Negara, ataupun ke BIN yang merupakan Badan Intelijen Tertinggi di Indonesia.

Di luar antusiasme sebagian generasi muda yang rajin mengunjungi Blog I-I, ingin saya sampaikan sekali lagi bahwa mengabdi untuk bangsa dan negara Indonesia tidaklah harus di bidang intelijen. Melainkan di berbagai bidang dan apabila ada hal-hal yang sangat penting dan membahayakan negara dapat menginformasikan kepada Komunitas Intelijen, khususnya Polsisi dan BIN atau bahkan melalui Blog I-I untuk disampaikan kepada yang berwenang.

Tidak ada seorangpun yang dapat membawa perubahan Indonesia sendirian, siapapun kita bagian dari elemen bangsa Indonesia perlu bersinergi dan menyatukan kekuatan untuk membangun Indonesia yang sejahtera modern dan bermoral.

Sadarkah pemerintah Indonesia bahwa masih sangat banyak pekerjaan rumah dan persoalan yang menyebabkan langkah kemajuan Indonesia Raya terhambat di sana-sini. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain, tetapi mulailah melihat kepada diri kita sendiri, kepada peranan dan sumbangan yang telah kita berikan untuk bangsa Indonesia.

Realita Politik Indonesia adalah saling menghancurkan seperti legenda kutukan Mpu Gandring kepada Ken Anggrok dan keturunannya. Kisah kehancuran para pemimpin kita dimasa lalu dan era Indonesia modern seharusnya dapat menyadarkan kita dan mendorong kita untuk tidak mengulanginya. Namun kita memang bangsa pelupa dan senang mengulangi kesalahan yang sama.

Menjadi pemimpin yang bijaksana tidak identik dengan kemampuan menyenangkan seluruh elemen dalam negara, ada kalanya pemimpin itu harus berani menghilangkan penyakit-penyakit dalam elemen negara, bukannya malahan menambah kacau sistem tata negara dengan membagi-bagi kekuasaan kepada orang-orang yang kurang terseleksi, perhatikan bagaimana kualitas para Menteri dan Wakil Menteri yang sekarang ada, Blog I-I menilai hanya 45% yang benar-benar baik selebihnya meragukan karena mereka dipilih secara mendadak dan bukan dipersiapkan jauh-jauh hari dengan penyusunan rencana dan program yang matang untuk sebuah negara sebesar Indonesia. Sungguh Blog I-I sangat sedih dengan kenyataan politik Indonesia saat ini. Beberapa sahabat Blog I-I membantah hal itu dan menyampaikan bahwa Birokrat dapat mendukung siapapun pemimpinnya, namun sadarkah kita bahwa Birokrat sekarang adalah masih sisa-sisa yang bermentalitas pengecut karena puluhan tahun dalam represi sistem orde baru dengan tingkat gaji yang sangat rendah sehingga cenderung korup dan kurang memiliki jiwa kepemimpinan.

Sebagian lagi sahabat blog I-I menyampaikan optimisitas bahwa telah lahir generasi Ratu Adil menyongsong kejayaan Indonesia Raya pada era 2050, namun saya pesimis apabila prosesnya tidak kunjung kelihatan, lihat saja bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita di sekolah. Pendidikan anti diskriminasi yang merupakan masalah dari perbedaan ras-etnis belum menjadi hal yang utama, kita dipaksa untuk memahami Bhinneka Tunggal Ika, namun tidak diajarkan dari kecil untuk menyayangi dan saling menghormati walaupun kita berbeda etnis suku bangsa. Perhatikan bagaimana sakitnya hati saudara kita orang Papua yang mengalami perlakukan diskriminasi rasial secara laten yang ada di dalam hati suku yang berwarna kulit lebih terang. Menyedihkan bukan ?

Bagaimana caranya? semua berawal dari pribadi kita masing-masing dan dari sekolah dari pendidikan dan dari pembangunan sistem sosial ekonomi dan budaya Indonesia yang merangkul dan meramu perbedaan diantara kita menjadi kekuatan multikultural untuk kemajuan Indonesia Raya.

Siapa yang bertanggung jawab, tentu saja pemerintah bersama seluruh aparaturnya, dan dalam alam demokrasi ini inisiatif elemen bangsa dalam bentuk lembaga swadaya maupun individual akan sangat menolong percepatan kemajuan tersebut.

Entahlah, semoga rekan-rekan Blog I-I tidak terkungkung dalam sudut pandang intelijen klasik yang sempit sehingga mengabaikan kesederhanaan analisa bahwa Indonesia tidak terlalu memerlukan pendekatan keamanan, sebaliknya memerlukan manajemen yang profesional, berani, tegas, cerdas, cekatan dan tentu saja tidak mengabaikan pendekatan sosiologis budaya untuk proses pembangunan.

Demikian, semoga bermanfaat.

Read More

Sistem Politik Indonesia

Sistem Politik Indonesia
Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia
menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala
negara sekaligus kepala pemerintahan.

Para Bapak Bangsa (the Founding Fathers) yang meletakkan dasar pembentukan negara
Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat
menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar
di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat
(RIS) selama tujuh bulan (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk
pemerintahan republik.

Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 - 1997), pemerintah merespon desakan daerah-daerah
terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep
Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan.

Undang-undang Dasar 1945

Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur
kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara; kewenangan, tugas, dan hubungan
antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 juga mengatur
hak dan kewajiban warga negara.

Lembaga legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan lembaga
tertinggi negara dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lembaga Eksekutif terdiri atas Presiden, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh
seorang wakil presiden dan kabinet. Di tingkat regional, pemerintahan provinsi dipimpin oleh
seorang gubernur, sedangkan di pemerintahan kabupaten/kotamadya dipimpin oleh seorang
bupati/walikota.

Lembaga Yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung
(MA) sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada
di bawahnya. Fungsi MA adalah melakukan pengadilan, pengawasan, pengaturan, memberi
nasehat, dan fungsi adminsitrasi.

Saat ini UUD 1945 dalam proses amandemen, yang telah memasuki tahap amandemen
keempat. Amandemen konstitusi ini mengakibatkan perubahan mendasar terhadap tugas dan
hubungan lembaga-lembaga negara.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Fungsi pokok MPR selaku lembaga tertinggi negara adalah menyusun konstitusi negara;
mengangkat dan memberhentikan presiden/wakil presiden; dan menyusun Garis-garis Besar
Haluan Negara (GBHN).

Fungsi pokok MPR yang disebut di atas dapat berubah bergantung pada proses amandemen
UUD 1945 yang sedang berlangsung.

Jumlah anggota MPR adalah 700 orang, yang terdiri atas 500 anggota DPR dan 200 anggota
Utusan Golongan dan Utusan Daerah, dengan masa jabatan lima tahun.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Selaku lembaga legislatif, DPR berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan dan bersama-sama
dengan pemerintah menyusun Undang-undang.

Jumlah anggota DPR adalah 500 orang, yang dipilih melalui Pemilihan Umum setiap lima tahun
sekali.

Presiden/Wakil Presiden

Presiden Republik Indonesia memegang pemerintahan menurut UUD 1945 dan dalam
melaksanakan kewajibannya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Dalam sistem
politik Indonesia, Presiden adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan yang
kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya.

Presiden juga berkedudukan selaku mandataris MPR, yang berkewajiban menjalankan Garisgaris
Besar Haluan Negara yang ditetapkan MPR.

Presiden mengangkat menteri-menteri dan kepala lembaga non departemen (TNI/Polri/Jaksa
Agung) setingkat menteri untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Dalam UUD 1945 (versi sebelum amandemen) disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden
dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan
selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Mahkmah Agung

Mahkamah Agung (MA) adalah pelaksana fungsi yudikatif, yang kedudukannya sejajar dengan
lembaga tinggi negara lainnya. MA bersifat independen dari intervensi pemerintah dalam
menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan, meski penunjukan para hakim agung
dilakukan Presiden.

Lembaga Tinggi Negara Lainnya

Lembaga tinggi negara lainnya adalah Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Dewan
Pertimbangan Agung (DPA).

Fungsi utama BPK adalah melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah. Temuan-temuan BPK
dilaporkan ke DPR, selaku badan yang menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN).

DPA berfungsi untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Presiden yang
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, termasuk dalam masalah politik, ekonomi, social
budaya, dan militer. DPA juga dapat memberi nasehat atau saran atau rekomendasi terhadap
masalah yang berkaitan dengan kepentingan negara.

Anggota DPA diusulkan oleh DPR dan diangkat oleh Presiden untuk masa bakti lima tahun.
Jumlah anggota DPA adalah 45 orang.

Pemerintah Daerah

Di tingkat daerah, sebuah provinsi dikepalai oleh seorang gubernur sedangkan
kabupaten/kotamadya dikepalai oleh seorang bupati/walikota. Saat ini terdapat 30 provinsi dan
360 kabupaten/kotamadya.

Sejak diberlakukannya UU Nomor 22/1999 tentang pelaksanaan Otonomi Daerah pada tanggal
1 Januari 2001, kewenangan pengelolaan daerah dititikberatkan ke Kabupaten, sehingga
hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten lebih bersifat koordinasi.

Hubungan lembaga legislatif, eksekutif, dan legislatif di tingkat daerah sama halnya dengan
hubungan antarlembaga di tingkat nasional. Contohnya, tugas DPR Tingkat I adalah mengawasi
jalannya pemerintahan di tingkat provinsi dan bersama-sama dengan Gubernur menyusun
peraturan daerah. Lembaga yudikatif di tingkat daerah diwakili oleh Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.

Read More