DINAMIKA SISTEM POLITIK INDONESIA

Review Buku

Masyarakat indonesia adalah masyarakat yang majemuk dan tampaknya pluralitas bangsa ini sangat komplit melebihi kemajemukan Negara lain. Dikatakan pluralitas kita sangat komplit, karena kemajemukan kita tidak hanya dapat dirasakan, melainkan juga dapat dilihat oleh mata. Memang kemajemukan kita tidak hanya meliputi aspek nilai, perasaan atau karakter masyarakat saja, tetpi juga mencakup aspek fisiknya. Sementara itu dari sudut nilai, perasaan, atau karakter, kompleksitas bersumber pada factor-faktor perbedaan suku, ras, dara, agama,bahasa dan adat istiadat. Factor-faktor tersebut sering disebut sebagai primordialisme, yang melhirkan sntimen-sentimen atau kesetiaan primordial. Persoalan yang dihadapi Negara berkembang seperti Indonesia akan semakin kompleks bilamana perbedaan-perbedaan nilai atau karakter itu bersinggungan dengan factor-faktor berbedaan fisik. Walaupun tidak setiap hari mereka berbenturan karena perbedaan-perbedaan nilai yang mereka miliki, tetapi peluang untuk bersinggungan selalu ada, bilamana perbedaan-perbedaan tersebut terpacu kearah yang sensitive baik secara individual maupun kelompok. Factor lain yang menambah kemajemukan masayarkat Indonesia adalah perbedaan yang berdasarkan pada pencapaian dalam bidang pendidikan dan ekonomi

.

Apa yang berada dibelakng atau didasar pada orientasi politik adalah nilai-nilai yng bersumber pada pluralitas masatarakat. Nilai-nilai itulah yang yang mempengaruhi, kadang dapat dikatakn membentuk, keseluruhan sikap masayarakat terhadap sesuatu orientasi. Dan itulah yang muncul atau terpolakan keatas permukaan sebagai orientasi politik masayarakat. Pemerintah dapat saja memaksakan perubahan orientasi politik secara demokratis dengan berbagai cara. Akan tetapi sesuatu yang bersifat paksaan itu tidak bertahan lama dan reaksi masyarakat pun juga akan bermacam-macam. Reaksi yang lazim dari paksaan itu adalah menentang dan dengan pertentangan tersebut dapat mengancam stabilitas system politik. Pemaksaan bukanlah jalan satu-satunya untuk membentuk atau mengubah orientasi politik rakyat. Perubahan atau pembentukan orientasi politik dapat dilakukan dengan pendekatan yang bersifat persuasive. Tetpi kelemahannya adalah memerlukan waktu yang panjang dan persuasive tidak dapat dilakukan bila tidak berdasarkan nilai-nilai yan dianut atau diyakini oleh masayarakat. Orientasi politik sangat erat kaitannya dengan masalah nilai yang dimiliki oleh masayarakat . disatu pihak, orientasi politik terbentuk berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam msayarakat pada kurun waktu tertentu. Dipihak lain, orientasi politik masayarakat berkembang sesuai dengan perkembangan nilainilai masayarakat itu. Dalam kestabilan yang murni sendi-sendi system politik tidak akan goyah oleh terpaan-terpaan politik dan ekonomi.

Komponen-komponen dalam orientasi politik adalah budaya politik dan ideology, sementara masalah-masalah yang berkaitan adalah kaderisasi, sosialisasi, dan regenerasi. Budaya politik dan ideology adalah dua komponen yang yang mengarahkan orientasi politik masyarakat, sedangkan kederisasi, sosialisasi dan regenerasi merupakn proses yang memelihara kedua komponen itu. Jadi terlihat jelas bagaimana keterikatan masing-masing terhadap yang lainnya.

Budaya politik dan ideology sama-sama merupakan komponen yang mengarahkan orientasi politik, akan tetapi ada perbedaan yang sangat mendasar antar keduanya. Budaya politik jelas merupakan suatu komponen yang mendasarkan diri pada nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat dimana budaya politik

itu tumbuh dan berkembang. Mau tidak mau budaya politik tersebut harus memncarkan nilai-nilai budaya masyarakat. Sebenarnya buadaya politik merupakan  sebuah komponen orientasi politik yang berasal dari masayarakat atau substruktur system politik. Dalam posisi demikian, budaya politik dapat berfungsi sebagai fondasi atau tempat berpijak bagi pertumbuhan orientasi politik masayarakat. Ideology tampil sebagai komponen orientasi politik yang datang dari suprastruktur. Ia bisa dekat dengan nilai-nilai yang ada dalam suatu masayarakat dimana ideology itu berada, tetpi bisa pula sama sekali jauh dari nilai-nilai itu. Jauh dekatnya suatu ideology suatu ideology dengan suatu masayarakat juga melukiskan berapa banyak kadar paksaan di dalam penentuan ideology sebagai komponen orientasi politik dalam masayarakat itu. Dalam situasi yang penuh paksaan, maka ideology yang diberlakukan dalam msyarakat itu tidak dapat ditemukan karnya didalam nilai-nilai atau budaya politiknya.

Bagaimana memelihara budaya politik dan ideology, merupakan suatu pertanyaan sekaligus permasalahan bagi masayarakt berkembang. Yang dirisaukan oleh para pemimpin dalam hal ini adalah bagaimana supaya budaya politik dan ideology yang sudah beroperasi dalam masyarakat dalam kurun waktu tertentu dapat diterima oleh generasi selanjutnya, karena ada perbedaan pengalaman dan lingkungan hidup yang dimiliki oleh generasi yang sedang memimpin  dengan generasi yang sedang dalam pertumbuhan. Perbedaan lingkungan atau pengalaman antara satu generasi lainnya disatu pihak memang menimbulkan perbedaan identitas masing-masing generasi. Dilain pihak, sebagai konsekuensi lanjutan, ia menimbulkan perbedaan sudut pandang atau bahkan persepsi. Perbedaan sudut pandang atau persepsi akan menimbilkan kecurigaan atau kekhawatiran terhadap tingkah laku masing-masing generasi. Dalam hubungan inilah peranannya proses kaderisasi, sosialisasi dan regenerasi sebagai masalah yang sangat mendasar bagi system politik Indonesia. masalah pemeliharaan nilai pada dasarn ya terpaut dengan persoalan penerimaan nilai tersebut tidak hanya oleh satu generasi bangsa kita saja, melainkan juga oleh generasi-generasi selanjutnya. Oleh karena itu pemeliharaan suatu nilai politik, termasuk juga budaya politik, berkaitan dengan proses pewarisan nilai atau yang juga dikenal sebagai sosialisasi politik, akan tetapi akan lebih ampuh lagi apabila didampingi oleh proses kaderisasi yaitu dengan membentuk kader-kader dalam masyarakat.

Hubungan antara kemajemukan dan orientasi masyarakat dengan elite politik merupakan suatu masalah yang using, khususnya apabila dilihat dari sudut pandang perubahan  yang terjadi dalam masyarakat. Kenyataannya perubahan-perubahan yang terjadi belum tentu telah meliputi bagian terbesar masyarakat, maka kita asumsikan masih besar pengaruh pluralitas dan orientasi masyarakat terhadap elite politik. Pada dasarnya elit poitik tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Begitu pula  para elit politik tidak dapat melepaskan diri dari orientasi-orientasi politik yang dianut oleh massanya masing-masing.

Bila mereka melepaskan diri dari nilai dan orientasi yanga ada disekitar mereka, maka hal itu berarti bahwa mereka mencabut sendiri akar-akar pengaruh mereka dalam mayarakat. Secara teorits, keadaan seperti itu sudah pasti membuat mereka kehilangan pengaruh dan bahkan ditinggalkan oleh para pengikut mereka.

Perkembangan masyarakat sekrang ini memperlihatkan bahwa elit politik tidak selalu mengikatkan diri dengan nilai dan orientasi politik yang hidup dalam masyarakat. Elite politik yang termasuk dalm kategori ini cenderung memisahkan diri dari dari masyarakatnya. Hal ini terjadi karena didalam proses rekrutmen menjadi elite politik, mereka tidak harus mengikuti seeksi yang alamiah atau masyarakat tidak dilibatkan. Yang lebih menentukan daripada seleksi oleh masyarakat adalah seleksi oleh actor pimpinan. Ini berarti bahwa seorang elite politik dekat dengan pimpinan atau actor yang lebih senior, dalam hal ini ia tidak memerlukan dukunga nilai atau orientasi politik yang dianut massa dan boleh dikatakan ia memang tidak memerlukan massa. Dilain pihak elite politik mempunyai peranan didalam menyeimbangkan factor-faktor yang mendukung pluralitas dan orientasi politik dari masyarakat. Dalam hubungan ini hanya elite politik yang berakar dan menjadi bagian dari factor pendukung pluralitas dan orientasi politik yang ada dalam masyarakat. Elite politik yang demikian yang dapat membimbing masyarakat menuju titik keseimbangan yang memungkinkan masyarakat berkembang sekaligus mencapai tingkat kestabilan yang lebih tinggi.

Dasar hubungan timbal balik antara elite politik dengan massanya dalah saling percaya. Dan rasa percaya itu tumbuh pada saat keduabelah pihak berhasil mempertemukan  kepentingan masing-masing dalam kepentinagan bersama. Jadi rasa saling percaya itu ada karena adanya kepentingan bersama dan selama bergerak dalam batas-batas nilai dan orientasi yang mengelilinginya. Pola hubungan antara elite politik dan organisasi dengan massa pemilih, maka terbentuk suatu bentuk system seleksi kepemimpinan. Bentuk tersebut dipraktekkan di Indonesai, yaitu system proporsiaonal, elite politik lebih banyak berlindung dibalik pamor organisai politik yang menaungi keberadaan mereka dalam struktur kepemimpinan. Sehingga massa pun tidak mengenal para elite politik tersebut dan suka tidak suka, massa hanya berhubungan dengan partai politik saja. Dengan system demikian, partailah yang menentukan bagaimana kedudukan dan peranan elite politik dalam masyarakat. Yang diperlukan organisasi politik dari elite polik adalah penyelarasan kepentingan pribadi dengan kepentinagan partai dan pemeliharaan citra partai. System yang kedua adalah system distrik, system yang melibatkan masayarakat scara penuh, organisasi atau partai masih mempunyai peranan yang besar, tetapi massa ikut menentukan siapa yang akan dipilihnya sebagai elite.

Demokrasi sebagai konsep barat, tetapi nilai-nilai demokrasi adalah universal, maka demokrasi merupakan suatu konsep yang akrab bagi masyarakat manapun, termasuk Indonesia. penindasan politik merupakan suatu tindakan yang tidak demokratis, tetapi eksistensi penindasan politik dalam suatu masyarakat bukanlah ukuran ada tidaknya demokrasi dalam masyarakat, lebih tepatnya bila dikatakan bahwa penindasan politik merupakan usaha sebagian elite politik untuk mematikan demokrasi yang sedang berkembang dalam masyarakat. Semua bentuk dan jenis demokrasi memiliki kesaaan yaitu mengatur tingkah laku hubungan antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah.

Apa yang ditakar oleh setiap hubungan biasanya adalah beberapa banyak kekuasaan yang boleh dimiliki oleh masing-masing pihak, sehingga keduanya dapat berfungsi sebagaimana yang dikehendaki oleh suatu pola hubungan. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki oleh pihak yang memerintah dala suatu pola hubungan tertentu maka, semakin berkuranglah kadar demokrasi yang dimiliki oleh pola hubungan itu. begitu pula sebaliknya. Besar kecilnya kekuasaan yang dilmiliki oleh masing-masing pihak tercermin didalam bagaimana berfungsinya mekanisme-mekanisme pemerintahan dan pengawasan yang ada dalam setiap pola hubungan. Jadi pemerintah dan pengawasan merupakan dua fungsi yang melambangkan kekuasaan pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah. Bagaimana beroperasinya kedua fungsi itu dalam suatu pola hubungan, sangat tergantung pada kondisi- kondisi yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Pembangunan politik dilihat sebagai suatu usaha pemeliharaan system politik, yang dikenal sebagai stanilitas politik. Pembangunan politik dilakukan bukan saja karena struktur-struktur dan fungsi-fungsi yang ada dalam system politik dipandang belum memadai, dalam rangka pemeliharaan system politik, melainkan juga karena adanya kebutuhan bagi system politik untuk terus menerus mengadaptasikan diri dengan perkembangan lingkungannya. System politik memang tidak diharapkan bersikap kaku, sebab masyarakat yang mendukungnya senantiasa mengalami perubahan. Pembangunan politik dapat dilihat dari dua sudut. Pertama, pembangunan politik berlangsung atau dilakukan dalam suatu masyarakat yang berkembang secara normal.

Bersifat penyesuaian-penyesuaian terhadap struktur atau fungsi-fungsi tertentu saja. Kalaupun terjadi suatu perubahan, perubahan tersebut tidak bersifat mendasar. Tujuan dari penyesuaian itu adalah untuk meningkatkan kemampuan system politik, sehingga ia mampu mengantisipasi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat atau dalam factor-faktor pembentuk lingkungannya. Kedua, pembangunan politik yang berlangsung dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami  situasi politik atau sosial-ekonomi yang kritis.

Masyarakat cenderung cenderung menuntut adanya perubahan yang mendasar dalam system politiknya. Pengalaman menunjukkan bahwa keadaan demikian mendorong timbulnya perombakan struktur politik secara total. Dalam hal ini pembangunan politik dimaksudkan sebagai usaha untuk mengurangi ancaman terhadap system politik sekaligus meningkatkan kapabilitasnya.

Untuk dapat meningkatkan kapabilitasnya system politik tidak daapat mengndalkan pemerintah saja, lembaga-lembaga lainnya harus turut serta berperan dalam meningkatkan kapabilitasnya, karena kemampuan pemerintah juga terbatas maka seluruh elemen masyarakat juga turut membangun bersama politik yang ada di Indonesia. agar system politik terpelihara dan mampu mengatasi segala tantangan.

Daftar Pustaka
Sjamsuddin,nazarudin.1993.Dinamika Sistem Politik Indonesia.Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Filed under: ilmu politik | Permalink

Posted in: kemasyarakatan