Presiden SBY Hadiri Upacara Ziarah Nasional

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan menghadiri upacara ziarah nasional memperingati Hari Pahlawan 2011. Kepala Negara akan memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan pada pukul 08.10 WIB, Kamis (10/11).

Sesuai dengan tradisi tahunan, upacara peringatan hari pahlawan ditandai dengan mengheningkan cipta secara nasional dan pembacaan doa bagi arwah para pahlawan.

Setelah upacara, Presiden didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono akan menaburkan bungan di pusara sejumlah pahlawan serta tokoh negara yang dimakamkan di taman makam pahlawan tersebut.

Wakil Presiden Boediono dan Herawati Boediono juga dijadwalkan mendampingi Presiden dalam acara tersebut. Juga para menteri dan sejumlah pejabat negara lainnya dijadwalkan hadir.

Pada 10 November tahun 1945 terjadi pertempuran hebat di Surabaya, Jawa Timur antara rakyat Indonesia yang salah satu tokohnya adalah Sutomo atau Bung Tomo dengan tentara Belanda karena warga Surabaya ingin mengusir penjajah trsebut.(ANT/MEL)

Sesuai dengan tradisi tahunan, upacara peringatan hari pahlawan ditandai dengan mengheningkan cipta secara nasional dan pembacaan doa bagi arwah para pahlawan.Setelah upacara, Presiden didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono akan menaburkan bungan di pusara sejumlah pahlawan serta tokoh negara yang dimakamkan di taman makam pahlawan tersebut.akil Presiden Boediono dan Herawati Boediono juga dijadwalkan mendampingi Presiden dalam acara tersebut. Juga para menteri dan sejumlah pejabat negara lainnya dijadwalkan hadir.

Read More

Surya Paloh: Pemerintah Tak Becus Atasi Kemiskinan

JAKARTA- Pendiri Partai Nasional Demokrat (NasDem), Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh menilai Indonesia saat ini tengah bimbang dengan masalah yang tengah dihadapinya. 

Hal itu terlihat dari upaya pemerintah sebagai pelaksana yang tidak becus menjalankan pemerintahan. Surya mencontohkan persoalan kemiskinan yang hingga sampai hari ini belum dituntaskan.  "Hasil laut kita ikan-ikan kita yang begitu banyak tidak mampu mengangkat kemiskinan. Bahkan tidak mampu dijaga, dicuri hingga trilunan tiap tahunya. Nelayan miskin. Kapal induk bekas saja kita tidak punya," tuturnya. 

Selain itu, sambungnya anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk pendidikan juga tidak terlaksana dengan baik. "Sedikitnya 20 persen APBN pada sektor pendidikan tapi masih carut marutnya dunia pendidikan. Apalagi kualitas pendidikan," katanya.

Seharusnya, sambung Surya ada upaya sungguh-sungguh untuk merealisasikan upaya peningkatan APBN tersebut.

Tak hanya itu, Surya melihat Indonesia saat ini hanya senang membuat Undang-undang namun kosong dalam pengaplikasiannya.

"Kita senang membuat peraturan undang-undang sebagai bangsa, seakan tiada hari tanpa undang-undang. Kita mabok dengan undang-undang baru, tapi kita tidak pernah mengakui kalau di Asia Tenggara ini kita negara yang paling tidak mentaati perundang-undangan itu sendiri," tegasnya.

"Kita terjebak suka pada hal-hal kulit luar, kita bermain topeng dari topeng ke topeng berikutnya, kita tidak menyentuh roh. Oleh karenanya kita bimbang dan ragu sebagai bangsa," ucap Surya.
(ugo)

Read More

Operasi Militer di Papua Dianggap Lahirkan Kekerasan Baru

Andrie Yudhistira

 Konflik di Papua selama puluhan tahun belum menunjukkan adanya tanda-tanda perubahan perbaikan. Pemerintah maupun rakyat Papua bersikeras menempuh jalan adu senjata untuk menyelesaikan permasalahan.

Ruang komunikasi untuk perdamaian Papua pun masih dirasa sangat kurang. Bahkan berbagai operasi militer dan perlawanan kelompok sipil bersenjata justru melahirkan bentuk kekerasan baru. Termasuk menimbulkan makin banyak korban di kalangan masyarakat sipil yang tak berdosa di tanah Papua.

Untuk itu, Petisi Jaringan Antar-Iman se-Indonesia mengatakan untuk semua pihak menghentikan kontak senjata, operasi militer, dan semua hal yang dapat memancing konflik berkelanjutan. Setidaknya, semua pihak menciptakan situasi kondusif dengan memberlakukan masa jeda kemanusiaan di Papua.

"Penghentian semua operasi militer, penghentian semua operasi teritorial maupun penangkapan-penangkapan yang bisa mengganggu upaya dialog damai, penghentian semua operasi intelejen, maupun operasi yang bersifat negatif yang bisa menghancurkan skenario dialog damai Papua," kata perwakilan Petisi Jaringan Antar-Iman se-Indonesia, A. Elga Joan Sarapung, saat jumpa pers di Jakarta, Ahad (6/11).

Elga pun menegaskan, komunikasi atau dialog yang dilakukan harus tetap dijaga. Karena tak mungkin masalah serius ini akan diselesaikan dalam hitungan hari, bahkan bisa bertahun-tahun.

Selain itu, Elga mengatakan, pemerintan dalam hal ini Presiden RI untuk menjamin keselamatan individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan atau berpartisipasi dalam proses dialog atau perundingan.(AIS)

Read More

Pemerintah Harus Berani Nasionalisasikan Freeport

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Usman Hamid mengatakan jika pemerintah berkomitmen menyejahterakan rakyat, maka pemerintah mesti berani menempuh langkah nasionalisasi PT Freeport Indonesia. "Sangat mungkin, kalau pemerintah berani. Dalam arti menegakkan konstitusi dalam arti sepenuhnya. Seperti di Pasal 33 UU 45, dimana sumber daya alam, memang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat," ujar Usman kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (31/10).

Usman melihat, persoalan Freeport dengan para pekerjanya selama ini adalah murni sengketa perindustrian. Dia mengatakan jika tak segera diselesaikan, tak tertutup kemungkinan muncul masalah baru, yang bergeser dari masalah utama dari kasus ini.

"Misalnya dalam polemik itu ditunggangi separatis, lalu pipa diputus, dan Freeport menyatakan akan berhenti berproduksi, yang kemudian membuat Pemerintah bingung. Kan ini tidak boleh," kata Usman mencontohkan.

Harusnya menurut Usman, nasib para pekerja di PT Freeport yang diperjuangkan negara supaya sejahtera. "Jangan justru dianggap sebagai musuh. Karena itu kembali ke Orde Baru, seperti kasus Marsinah."

Apalagi, lanjut Usman, ketika para pekerja PT Freeport di Papua sadar, adanya kesenjangan yang begitu mencolok. Dimana upah yang mereka peroleh dengan para pekerja Freeport di Amerika Serikat yang memiliki upah berkisar US$ 50 hingga US$ 250 per jam.

Karena itu, menurut Usman, sangat disayangkan jika tuntutan upah buruh Freeport di Papua sebesar USD 17-43 per jam tak dipenuhi. Bahkan sempat diturunkan, USD 12, lalu kemudian USD 7 di tahun pertama, untuk kemudian bisa dinaikan lagi ketika memasuki tahun kedua. "Inikan sebenarnya menunjukan mereka kooperatif, dan mereka mau diajak dialog," tutur Usman.

Memang menurut Usman, langkah menasionalisasikan Freeport sebenarnya langkah esktrem. Namun jika tak terlaksana, pemerintah harus mencari jalan tengah dan duduk bersama. Sehingga persoalan ini bisa cepat diselesaikan. "Supaya tidak ada lagi kekerasan, konflik, seperti saat ini," tandasnya.(AIS)

Read More

Aktif di Kasus Nazaruddin, Sikap Apatis SBY untuk Nunun Dipertanyakan

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono begitu sigap mengulurkan bantuan ketika M Nazaruddin menjadi buron di luar negeri dan akhirnya bisa ditangkap. Namun sikap apatis SBY untuk buron Nunun Nurbaetie, memunculkan pertanyaan besar.
"Itu jelas menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan besar. Mengapa SBY di kasus Nazaruddin begitu aktif, lalu di kasus Nunun diam saja?," tutur peneliti dari Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jamil Mubarok kepada detikcom, Kamis (28/10/2011).
Jamil mengatakan, bantuan SBY yang memberikan instruksi khusus kepada Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk turut mengejar Nazaruddin terbukti efektif. Nazaruddin dapat ditangkap oleh interpol di Cartagena, Kolombia.
"Nah sudah jelas terbukti efektif. Lalu mengapa tidak dilakukan hal yang sama untuk Nunun," terang dia.
Sebelumnya, Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan dirinya tidak akan melaporkan kesulitan menangkap Nunun ke Presiden SBY. Menurutnya, SBY seharusnya punya political will untuk memulangkan Nunun ke Indonesia.
"Tanpa kita meminta pun harusnya ada political will dari presiden untuk menghubungi negara tersebut," ujar Busyro usai raker dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2011).
Menurutnya Presiden SBY tentu memantau setiap hari perkembangan kasus KPK melalui media. Hingga dapat memahami kasus perkasus dan ikut mencari solusi bersama staf ahli bidang hukum.
"Presiden kan membaca berita, jadi tidak perlu kita melaporkan," tutur Busyro.

Read More

Nama Menteri Baru Hasil Reshuffle Kabinet 2011

Nama Menteri Baru Hasil Reshuffle Kabinet 2011 - Baru saja Pak SBY mengumumkan Nama-nama menteri baru hasil Reshuffle Kabinet. Disini anda bisa mendapatkan Susunan Kabinet baru Hasil Reshuffle saat ini secara lengkap dengan jabatan para menteri di Indonesia. Setelah melakukan serangkaian pemanggilan calon menteri dan calon wakil menteri di Puri Cikeas Indah, Bogor, dan kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, selama hampir sepekan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/10/2011).

Susunan Kabinet Hasil Reshuffle

Sebelumnya Blogger Jepara juga pernah posting tentang Mobil Mewah Raffi Ahmad, iPhone 4S, Harga Motor Honda. Nah sekarang kita kembali ke topik tentang nama-nama mentri baru hasil Reshuffle Kabinet 2011 atau nama mentri Indonesia terbaru saat ini yang telah dirombak oleh Presiden kita Pak SBY. Perombakan kabinet kali ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah pemerintahan Presiden SBY. Kepala Negara mengeluarkan atau menggeser sekitar sepertiga dari jumlah anggota kabinet.

Well, seperti apa Susunan Kabinet Hasil Reshuffle terbaru saat ini? Anda Berikut ini adalah susunan Kabinet Indonesia Bersatu II pasca-reshuffle:

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Hatta Rajasa
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Agung Laksono
Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi
Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
Menteri Hukum dan HAM: Amir Sjamsuddin (menggantikan Patrialis Akbar)
Menteri Keuangan: Agus Martowardjojo
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Jero Wacik (menggantikan Darwin Zahedy Saleh)
Menteri Perindustrian: MS Hidayat
Menteri Perdagangan: Gita Wirjawan (menggantikan Mari Elka Pangestu)
Menteri Pertanian: Suswono
Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan
Menteri Perhubungan: EE Mangindaan (menggantikan Freddy Numberi)
Menteri Kelautan dan Perikanan: Tjitjip Sutardjo (menggantikan Fadel Muhammad)
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto
Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Sedyaningsih
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: M Nuh
Menteri Sosial: Salim Segaf Aljufrie
Menteri Agama: Suryadharma Ali
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Mari Elka Pangestu (menggantikan Jero Wacik)
Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring
Menneg Riset dan Teknologi: Gusti Mohammad Hatta (menggantikan Suharna Surapranata)
Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM: Syarifudin Hasan
Menneg Lingkungan Hidup: Beerth Kambuaya (menggantikan Gusti Moh Hatta)
Menneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar
Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Azwar Abubakar (menggantikan EE Mangindaan)
Menneg Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faisal Zaini
Menneg PPN/Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana
Menneg BUMN: Dahlan Iskan (menggantikan Mustafa Abubakar)
Menneg Perumahan Rakyat: Djan Faridz (menggantikan Suharso Manoarfa)
Menneg Pemuda dan Olahraga: Andi Mallarangeng

Pejabat Negara:

Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan: Kuntoro Mangkusubroto
Kepala BIN (Badan Intelijen Negara): Letjen TNI Marciano Norman (menggantikan Jenderal Pol Purn Sutanto)
eloan mortgage.


Selain itu, Presiden juga menunjuk para wakil menteri. Berikut ini adalah daftar calon wakil menteri:

Wakil Menteri Pertanian: Rusman Heriawan.
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan: Wiendu Nuryanti
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan: Musliar Kasim
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Eko Prasodjo
Wakil Menteri Keuangan: Mahendra Siregar (sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan)
Wakil Menteri Perdagangan: Bayu Krisnamurthi (sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian)
Wakil Menteri BUMN: Mahmuddin Yasin (sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN)
Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron
Wakil Menteri Luar Negeri Wardana
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Sapta Nirwandar
Wakil Menteri ESDM: Widjajono Partowidagdo
Wakil Menteri Agama: Nasaruddin Umar
Wakil Menteri Hukum dan HAM: Denny Indrayana

Sebelumnya, Presiden juga telah menetapkan wakil menteri di bawah ini:

Wakil Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
Wakil Menteri Perindustrian: Alex Retraubun
Wakil Menteri Perhubungan: Bambang Susantono
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Lukita Dinarsyah Tuwo
Wakil Menteri Keuangan: Anny Ratnawati
Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Hermanto Dardak

Nah itulah seputar informasi nama nama menteri terbaru hasil Reshuffle Kabinet 2011. Semoga Informasi tersebut menambah inform

Read More