KPK Sinyalir Rekening 'Gendut' PNS Muda Libatkan Atasan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) berusia muda memiliki rekening 'gendut' bernilai miliaran rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir bahwa PNS tersebut bermain tidak sendirian dalam memperoleh uang yang mencurigakan tersebut.
"Saya ragu seorang PNS muda memperoleh uang itu sendirian. Ini yang sedang kita kaji apakah ada perlindungan dari atasannya atau tidak. Ini yang perlu didalami lagi oleh penegak hukum," kata Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, di Jakarta, Rabu (7/12).
Haryono menduga uang ratusan miliar itu merupakan uang proyek pembangunan yang dibiayai negara. Namun, kemudian sebagian uang itu dialirkan ke rekening para PNS muda tersebut.
"Nah kembali lagi. Apakah mungkin PNS muda berani melakukan itu atas inisiatifnya sendiri. Apakah tidak ada atasannya yang memberi arahan," kata Haryono.
Oleh karena itu, Haryono mengatakan pihaknya akan sangat senang jika PPATK segera melaporkan data-data mencurigakan itu. KPK akan mempelajarinya. Kika ada indikasi tindak pidana korupsinya, maka KPK akan mengusutnya.
PPATK sebelumnya menyatakan 50 persen PNS muda yang kaya terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Indikator kaya ini dilihat dari gaya hidup mewah, kepemilikan barang mewah, dan jumlah rekening yang tidak wajar. Salah satu modus tindak korupsi ini adalah memindahkan dana APBN atau APBD ke rekening pribadinya, proyek fiktif, gratifikasi, dan suap.      

Read More

Pramono Anung MInta KPK Tuntaskan Rekening Gendut PNS Muda

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung meminta KPK menelusuri rekening pegawai negeri sipil (PNS) yang mencurigakan serta memprosesnya sesuai prosedur untuk memberikan efek jera.
"Kalau PPATK (Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan) menemukan adanya rekening milik PNS berusia muda yang melampaui kewajaran, pasti ada yang tidak wajar diterimanya," kata Pramono Anung, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, KPK hendaknya segera menelusuri dan menindaklanjuti temuan tersebut, jangan dibiarkan hanya menjadi wacana tanpa tindak lanjut. Jika benar ada penerimaan yang tidak wajar dan terindikasi korupsi, kata dia, hendaknya diproses sesuai prosedur untuk memberikan efek jera. "Temuan ini tidak bisa dibiarkan, karena bisa menular ke PNS lainnya," katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, kalau sudah ada temuan, penelusuran rekening tidak hanya kepada PNS berusia muda, tetapi semua PNS yang memiliki rekening mencurigakan.
Keberadaan PPATK, kata dia, salah satu tugasnya adalah melacak rekening-rekening yang dinilai mencurigakan.
"Temuan PPATK ini harus ditindaklanjuti, karena kalau dibiarkan akan menguap seperti banyak kasus lainnya," katanya. Menurut dia, temuan PPATK mengenai rekening mencurigakan ini belum ada tindakan hukum hingga saat ini.
Pramono pada kesempatan itu juga mengingatkan anggota Komisi III DPR RI agar mendorong KPK menindaklanjuti temuan PPATK tersebut.
Daripada meramaikan hal yang tiak substansial, kata dia, lebih baik mendorong untuk menindaklanjuti temuan PPATK agar bisa memberikan efek jera. "Kalau PNS berusia muda saja ditemukan memiliki rekening miliaran rupiah, bagaimana PNS yang sudah tidak muda," katanya.

Read More

Pramono: KPK Harus Telusuri Rekening Mencurigakan PNS Muda

Pramono Anung, mengatakan temuan PPATK mengenai adanya rekening gendut PNS sebetulnya tidak perlu diwacanakan. Alasannya, kalau ada PNS yang memiliki rekening lebih dari sewajarnya, itu pasti ada penerimaan yang tidak wajar.
"PPATK itu diadakan untuk melacak rekening-rekening yang dianggap mencurigakan. Kalau mencurigakan harusnya ditelusuri oleh KPK," kata Pram di gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/12).
Menurutnya, jangan ada pembedaan tua dan muda. Jika sudah ada temuan, harus diperlakukan sama. KPK harusnya segera menelusuri sehingga ada efek jera. Kalau dibiarkan ini akan menular bagi yang lain-lain. Malah, dikhawatirkan akan menguap seperti banyak kasus lainnya. Kalau ternyata tidak ada tindak lanjut, harus ada dorongan, antara lain dari Komisi III DPR.
Mengenai banyaknya laporan hasil kekayaan yang selama ini tidak ada tindak lanjut, Pramono mengaku hanya dalam posisi mendukung dan meyakini kalau masalah ini perlu ditindaklanjuti. "Ini harus jadi efek jera bagi siapa pun. Kalau masih muda seperti itu, apalagi kalau sudah bangkotan. Sudah tua pasti lebih dari itu," ujarnya.
Pramono mengatakan, kalau memang diperlukan DPR akan melakukan rapat gabungan. Tidak hanya dengan Komisi III dan XI, tapi juga melibatkan Komisi II yang membawahi aparat birokrasi pemerintahan. Termasuk dengan PPATK, kepolisian, KPK, dan kejaksaan.
"Kalau memang betul dan ada data konkret, itu harusnya segera ditindaklanjuti. Selama ini kita hanya mendengar, merasakan tapi tidak bisa membuktikan. Mudah-mudahan dengan temuan KPK yang baru ini bisa membuktikan bahwa benar korupsi ini sudah pada tingkat birokrat muda. Dan itu cukup mengkawatirkan," tandas Pram.

Read More