Operasi Militer di Papua Dianggap Lahirkan Kekerasan Baru

Andrie Yudhistira

 Konflik di Papua selama puluhan tahun belum menunjukkan adanya tanda-tanda perubahan perbaikan. Pemerintah maupun rakyat Papua bersikeras menempuh jalan adu senjata untuk menyelesaikan permasalahan.

Ruang komunikasi untuk perdamaian Papua pun masih dirasa sangat kurang. Bahkan berbagai operasi militer dan perlawanan kelompok sipil bersenjata justru melahirkan bentuk kekerasan baru. Termasuk menimbulkan makin banyak korban di kalangan masyarakat sipil yang tak berdosa di tanah Papua.

Untuk itu, Petisi Jaringan Antar-Iman se-Indonesia mengatakan untuk semua pihak menghentikan kontak senjata, operasi militer, dan semua hal yang dapat memancing konflik berkelanjutan. Setidaknya, semua pihak menciptakan situasi kondusif dengan memberlakukan masa jeda kemanusiaan di Papua.

"Penghentian semua operasi militer, penghentian semua operasi teritorial maupun penangkapan-penangkapan yang bisa mengganggu upaya dialog damai, penghentian semua operasi intelejen, maupun operasi yang bersifat negatif yang bisa menghancurkan skenario dialog damai Papua," kata perwakilan Petisi Jaringan Antar-Iman se-Indonesia, A. Elga Joan Sarapung, saat jumpa pers di Jakarta, Ahad (6/11).

Elga pun menegaskan, komunikasi atau dialog yang dilakukan harus tetap dijaga. Karena tak mungkin masalah serius ini akan diselesaikan dalam hitungan hari, bahkan bisa bertahun-tahun.

Selain itu, Elga mengatakan, pemerintan dalam hal ini Presiden RI untuk menjamin keselamatan individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan atau berpartisipasi dalam proses dialog atau perundingan.(AIS)

Posted in: kasus papua